Diduga Gelapkan Barang Bukti, Hakim Dilaporkan ke KY  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COTangerang - Terdakwa kasus tindak pidana korupsi pencairan kredit Rp 25,150 miliar Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Agroniaga Tbk dan Koperasi Karyawan Pertamina, Sri Muliani, melaporkan tim majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan kepada Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung.

    Sri, yang menjabat Kepala Cabang Pembantu BRI Agroniaga TBk, divonis 5 tahun penjara pada Januari 2016. Ia mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Kasusnya saat ini dalam proses kasasi Mahkamah Agung.

    Menemui kejanggalan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan, Sri melalui kuasa hukumnya, Erdi Karo-Karo, yang berkantor hukum di Jakarta, melaporkan pelanggaran itu ke instansi terkait.

    Kepada Tempo, Erdi Karo-Karo mengatakan ada penggelapan barang bukti dalam putusan perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, daftar barang bukti tertera sebanyak 88 item. Namun, dalam putusan, hakim majelis yang diketuai Berlian Napitupulu dengan anggota hakim ad hoc tindak pidana korupsi, Rodslowny L. Tobing dan Denny Iskandar, menghilangkan tiga barang bukti nomor 86, 87, dan 88, yang merupakan sitaan penyidik kejaksaan.

    "Ada tiga barang bukti yang digelapkan, yakni tanah dan SPBU yang nilai asetnya tinggi. Kami meminta agar mafia hukum di Kejaksaan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan yang menggelapkan dua SPBU dan 4,2 hektare tanah, yang sebelumnya sudah disita, agar diusut tuntas," kata Erdi di Tangerang, Selasa, 20 September 2016.

    Erdi mengatakan barang bukti nomor 86 berupa tanah seluas 45.625 meter persegi terletak di Desa Sudi Rejo, Kecamatan Serdang, Sumatera Utara, sesuai sertifikat hak milik nomor 470 atas nama Khaidir Azwan.

    Barang bukti nomor 87 dan 88, keduanya SPBU atas nama Nurmah, yakni SPBU nomor 14.203.1114 di Jalan Raya Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar, Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, dan SPBU nomor 14.203.171 di Jalan Medan Deli Tua Kilometer 10,5.

    Kasus yang mendudukkan Sri sebagai terdakwa itu bermula dari pengajuan kredit koperasi karyawan Pertamina senilai Rp 25,150 miliar ke Bank BRI Agroniaga Medan pada 2012. Dalam perjalanan, kredit itu macet dan baru dikembalikan sebesar Rp 8,214 miliar. Dengan demikian, sisa kredit yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16,760 miliar. Kerugian itu tertuang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 16 April 2015.

    Akibat kredit macet itulah Kejaksaan kemudian menyita sejumlah aset sebagai barang bukti yang belakangan digelapkan dan tidak muncul dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan.

    Hakim bidang pengawasan Mahkamah Agung, Sunarto, belum bisa dimintai komentar. Telepon selulernya tidak aktif dan pesan pendek Tempo belum dibalas.

    AYU CIPTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.