Kasus Munir, KontraS Minta KIP Hadirkan Yudhoyono

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah payung hitam bertuliskan tuntutan penuntasan kasus Munir dipakai oleh pengunjuk rasa di depan Istana, Jakarta, (7/9). Mereka menagih janji penuntasan kematian pria yang diracun arsenik ini. TEMPO/Yosep Arkian

    Sebuah payung hitam bertuliskan tuntutan penuntasan kasus Munir dipakai oleh pengunjuk rasa di depan Istana, Jakarta, (7/9). Mereka menagih janji penuntasan kematian pria yang diracun arsenik ini. TEMPO/Yosep Arkian

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat menghadirkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang sengketa informasi kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir. Kepala Divisi Hak Sipil Politik Kontras Putri Karnesia menilai kehadiran SBY diperlukan untuk mengetahui keberadaan dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

    "Apakah bisa mendatangkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Putri kepada Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Evi Trisulo di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin, 19 September 2016. Putri mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan kepada publik ihwal hasil temuan TPF kasus Munir. Padahal dalam Keputusan Presiden No.111 Tahun 2004 disebutkan pemerintah mesti mengumumkan hasil temuan TPF.

    Di sisi lain, kata dia, dokumen hasil pencarian fakta kasus Munir dari TPF hingga kini tidak jelas di mana keberadaannya. Sedangkan salah satu pihak yang menerima laporan TPF kala itu ialah Presiden SBY.

    Ketua Majelis Komisioner Evi Trisulo mempertimbangkan masukan dari pemohon yang terdiri dari KontraS, LBH Jakarta, dan Omah Munir. Kendati semua pihak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, namun hakim mempertimbangkan jalannya masa persidangan. "Selain itu tentu ada protokoler tertentu untuk menghadirkan seorang mantan presiden," ucapnya.

    Sebelumnya dalam agenda sidang keenam hari ini Majelis Komisioner memanggil dua saksi yakni mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan mantan Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Kedua saksi tidak hadir, tapi Sudi menyampaikan keterangannya secara tertulis.

    Putri menyayangkan bila dokumen temuan TPF Munir hilang. Ia mengatakan tujuan utama pihaknya melayangkan gugatan ke Komisi Informasi Pusat adalah agar pemerintah mengumumkan hasil TPF. Dokumen TPF diperlukan untuk mengetahui apakah jalannya persidangan kasus Munir sesuai dengan temuan TPF. "Isi dokumen TPF penting," kata dia.

    Dalam penjelasan Sudi Silalahi yang dibacakan oleh Evi Trisulo, Sudi mengatakan Sekretaris Kabinet tidak menerima salinan dokumen TPF. Di pertemuan terakhir antara presiden dengan TPF, Sudi menuturkan ada bundelan di dalam map yang diserahkan Ketua TPF kepada presiden. "Barangkali itu laporan dari TPF Munir," sebut Sudi.

    Sudi sendiri usai pertemuan terakhir hanya mendampingi TPF untuk konferensi pers. Di hadapan media, Sudi menyatakan hanya menyampaikan kata pengantar saja. Ia mengatakan tidak tahu menahu ihwal isi dokumen TPF. 

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.