Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Kota Balikpapan Tunda Bayar Kontraktor

image-gnews
Ilustrasi mata uang rupiah. REUTERS/Beawiharta
Ilustrasi mata uang rupiah. REUTERS/Beawiharta
Iklan

TEMPO.CO, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur menunda pembayaran hak 50 jasa perusahaan kontraktor hingga 2017. Penundaan ini sudah disampaikan kepada masing-masing perusahaan.  “Pemkot Balikpapan meminta pengertiannya sehubungan kondisi keuangan daerah saat ini,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, Tara Alorante, Senin, 19 September 2016.

Balikpapan merupakan salah satu kota yang defisit anggaran akibat pemotongan Dana Bagi Hasil sebesar Rp577 miliar pada 2016. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah.

Meski menunda pembayaran, Tara memastikan perusahaan-perusahaan itu tetap berkomitmen menuntaskan proyek-proyek sudah dipercayakan kepada mereka. Menurut dia para kontraktor memaklumi kondisi keuangan yang dialami hampir seluruh kota/kabupaten. “Tidak ada gugatan dari mereka. Mereka memahami kondisinya.”

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendy mengaku tidak mampu menjamin pembayaran kewajiban mempergunakan anggaran 2017. Pemerintah Kota masih menghitung anggaran berikut kewajiban yang harus diberikan pada pihak ketiga. “Kami belum bisa jamin itu karena akan melihat kondisi keuangan di 2017.”

Pemerintah Kota mempertimbangkan meminjam dana kepada pihak ketiga untuk melunasi kewajibannya. Mereka sedang meminta izin Kementerian Keuangan untuk berutang demi menutup defisit anggaran.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh memaklumi jika kontraktor menghentikan pengerjaan proyek akibat penundaan pembayaran. “Kalau kontraktor tidak mau dan minta diputuskan kontraknya ya itu hak mereka.”

Diakuinya persoalan ini juga mengemuka di kalangan pengusaha yang juga mempertimbangkan untuk menghentikan pekerjaan sebelum tuntas. Namun banyak pula kalangan kontraktor yang bersedia menuntaskan proyek dan dibayar tahun depan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Abdulloh mengungkapkan pada Oktober mendatang, pemerintah pusat berjanji mencairkan dana bagi hasil. Dana ini bisa dipergunakan untuk membayar proyek sudah berjalan.

Pemkot Balikpapan telah berupaya menghemat dan memangkas anggaran, di antaranya memotong tunjangan pegawai terutama guru, memotong uang bensin PNS, termasuk membiayai sendiri perjalanan dinas dewan. “Perjalanan dinas anggota DPRD menggunakan uang pribadi dan berharap diganti jika pemerintah ada uang.”

Sekretaris DPRD Balikpapan, Jumali mengakui ada usul pemangkasan legislatif yakni dana reses dan kunjungan kerja dewan. Saat ini, DPRD Balikpapan tidak memiliki anggaran yang bisa dimanfaatkan sesuai program. ”Duitnya nggak ada, mau diapain lagi?”

Permasalahan ini, kata Jumali, sedang dibahas tim anggaran perubahan APBD 2016. Alternatif akan disampaikan dalam menunjang operasional program program dewan. ”Ini usulan, belum final. Tapi nanti harus dibahas dulu tim anggaran di perubahan 2016.”

Jumali mengatakan untuk anggaran reses setiap anggota mendapatkan Rp40 juta untuk satu kali reses. Selama satu tahun tiga kali reses. Sedangkan kunjungan kerja setiap anggota akan mendapatkan Rp15 juta per kunjungan. Reses dan kunjungan kerja menurut dia merupakan hak anggota dewan. Sehingga, tidak boleh dikurangi jumlahnya.


SG WIBISONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ungkap Bahaya Defisit Anggaran Melebar, Tambah Utang Lagi

20 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Bahaya Defisit Anggaran Melebar, Tambah Utang Lagi

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran pada 2024 akan melebar menjadi 2,8 persen terhadap PDB. Tambah utang lagi.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

25 November 2022

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat jumpa pers peluncuran Energy Transition Mechanism di Nusa Dua, Bali, Senin, 14 November 2022. TEMPO/Daniel Ahmad
APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

27 September 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 138,1 T hingga April 2021

24 Mei 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk
Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 138,1 T hingga April 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN mencapai Rp 138,1 triliun hingga akhir April 2021.


Seluruh Destinasi Wisata di Kota Balikpapan Tutup Selama Libur Lebaran

9 Mei 2021

Pantai Kemala, Balikpapan. (instagram @prabowo)
Seluruh Destinasi Wisata di Kota Balikpapan Tutup Selama Libur Lebaran

Pemerintah Kota Balikpapan memusatkan perhatian pada destinasi wisata pantai dan spot non-wisata yang memicu kerumunan selama libur lebaran.


Kisah Teladan Mangrove Center Balikpapan, Pelajaran dari Angin Pelibas Rumah

21 November 2020

Ketekunan Agus Bei membuahkan Teluk Balikpapan menghijau dengan mangrove yang ditanamnya. TEMPO/ Sapri Maulana
Kisah Teladan Mangrove Center Balikpapan, Pelajaran dari Angin Pelibas Rumah

Agus Bei meraih penghargaan Kalpataru karena berhasil membangun kawasan Hutan Mangrove Center di Balikpapan, Kalimantan Timur.


Bantu Pendidikan Jarak Jauh, Ada Donasi Smartphone dan Laptop di Balikpapan

8 Agustus 2020

Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet gratis yang disediakan sebuah warung kopi di Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu 29 Juli 2020. Penyediaan jaringan internet gratis yang diberikan pemilik warung kopi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Bantu Pendidikan Jarak Jauh, Ada Donasi Smartphone dan Laptop di Balikpapan

Pendidikan jarak jauh tak bisa diikuti semua siswa karena ketiadaan sarana. Donasi telah kumpulkan ratusan unit smartphone dan laptop.


Kemenkeu Sebut Defisit APBN Turun Terlalu Cepat Berbahaya

4 Juni 2020

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Kemenkeu Sebut Defisit APBN Turun Terlalu Cepat Berbahaya

Kepala BKF menyatakan penurunan defisit APBN dilakukan secara bertahap.


Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Akan Melonjak Jadi Rp 1.039,2 T

3 Juni 2020

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Akan Melonjak Jadi Rp 1.039,2 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN 2020 akan meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun.


Penanganan Corona Tak Pasti, Defisit APBN Diprediksi Melebar Lagi

19 Mei 2020

Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Penanganan Corona Tak Pasti, Defisit APBN Diprediksi Melebar Lagi

Defisit APBN 2020 masih dipenuhi ketidakpastian karena wabah Corona alias Covid-19 di Tanah Air tak kunjung usai.