Menjelang Pendaftaran, Ahok-Djarot Jadi Skenario Utama PDIP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wartawan meliput Deklarasi Relawan Ahok-Djarot di Jakarta, 25 Agustus 2016. Gerakan relawan ini mendukung pasangan Ahok-Djarot untuk kembali memimpin DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

    Wartawan meliput Deklarasi Relawan Ahok-Djarot di Jakarta, 25 Agustus 2016. Gerakan relawan ini mendukung pasangan Ahok-Djarot untuk kembali memimpin DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan partainya punya alasan sehingga belum memutuskan bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah 2017.

    "Karena kami dari awal mempunyai tiga skenario," kata Eriko dalam diskusi Polemik Radio Sindotrijaya Network dengan tema sinema politik pilkada DKI di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 17 September 2016.

    Eriko menjelaskan skenario pertama, PDIP bakal memilih calon dari hasil fit and proper test yang menghasilkan enam nama, termasuk kader PDIP. Kedua, PDIP bisa mengusung sendiri calon gubernur dan wakilnya yang kedua-duanya kader PDIP.

    Eriko mengatakan PDIP memungkinkan untuk mencalonkan gubernur sendiri karena partai ini memiliki 28 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Jumlah itu melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, yaitu 20 persen dari total kursi DPRD.

    "Skenario ketiga, kami mendukung inkumben," ujar Eriko. Dia mengatakan skenario ketiga ini semakin kuat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok datang ke kantor PDIP pada 17 Agustus lalu. "Terjadi perubahan karena beliau menyampaikan ingin diusung dan dicalonkan oleh PDIP. Diterima lengkap oleh ketua partai dan dewan pimpinan," ucapnya.

    Skenario ini, kata dia, meneruskan calon yang diusung partai pada pilkada DKI 2012. PDIP waktu itu mengusung pasangan Joko Widodo-Ahok.

    Menurut Eriko, setiap tahun PDIP mengevaluasi kepala daerah atau wakil yang mereka usung waktu pemilu. "Jika hasil evaluasinya baik, maka beliau tidak perlu menjalani fit and proper test," katanya. Eriko mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mensyaratkan inkumben tetap harus melalui mekanisme partai.

    Saat ini, lanjut Eriko, skenario ketiga itu menjadi skenario utama. Skenario pertama bergeser menjadi kedua, dan kedua menjadi ketiga.

    Eriko mengatakan hasil evaluasi yang dilakukan PDIP terhadap Ahok termasuk baik. "Dari hasil survei internal dan eksternal, memuaskan, meski tidak seratus persen," ucap Eriko.

    Dia mengatakan PDIP selalu menganggap pembangunan daerah tidak cukup hanya lima tahun dipimpin kepala daerah. "Memang seharusnya sepuluh tahun (menjabat) bilamana ingin bekerja dengan baik," katanya.

    Eriko mengatakan proses pembangunan di Jakarta sedang berjalan. "Jika diinginkan masyarakat DKI, kenapa tidak berlanjut?" ucap dia lagi. Namun, Eriko mengatakan dinamisasi politik sangat kencang, tidak ada yang tidak mungkin.

    Dia menyebut beberapa catatan menarik dari hasil survei Populi Center atau Kedai Kopi, Ahok tetap calon yang nomor satu. Kedua adalah Tri Rismaharini. "Yang membanggakan, ini (Ahok dan Risma) adalah calon-calon utama."

    Survei Populi Center, kata dia, menyebutkan 28,4 persen suara mendukung PDIP. Data ini menjadi indikator bagi PDIP dalam mengusung calon. "Kami tidak boleh salah memilih karena yang dihukum adalah partai," ujarnya.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.