Gubernur Nur Alam Gugat KPK Lewat Praperadilan

Reporter

Editor

Erwin prima

Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 Agustus 2016. KPK disebut telah menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam izin penerbitan usaha pertambangan. ANTARA FOTO/Jojon

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menggugat penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gugatan itu berbentuk permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Penetapan tersangka itu tidak sah,“ kata pengacara Nur Alam, Maqdir Ismail, melalui pesan pendek, Jumat malam, 16 September 2016.

KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka pada 23 Agustus 2016 lantaran politikus Partai Amanat Nasional itu diduga menerima imbal balik atas penerbitan sejumlah izin pertambangan untuk PT Anugrah Harisma Barakah, perusahaan penggarap nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

KPK menduga Nur Alam melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Pasal-pasal itu mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara bersama-sama.

Konsesi yang diberikan Nur Alam, disebut Maqdir, pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan itu berlanjut hingga kasasi, dan menurut dia, Mahkamah Agung memutuskan bahwa konsesi itu “clear”.

Maqdir juga menuding KPK belum memiliki angka kerugian keuangan negara dalam kasus Nur Alam. “Padahal kerugian keuangan negara adalah elemen pokok yang disangkakan ke Nur Alam,” ujar dia.

Menurut Maqdir, pengusutan yang dilakukan KPK menabrak Kejaksaan Agung yang sedang menyelidiki perkara Nur Alam. Berdasarkan nota kesepahaman KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, tidak boleh ada penyelidikan atas objek yang sama.

Nur Alam pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan pada 15 Maret 2016, namun tidak hadir. Sepekan kemudian, surat pemanggilan yang sama diterima Nur Alam. Maqdir mempersoalkan isi surat tersebut. “Isinya bernada ancaman karena tercantum ‘Apabila tidak hadir lagi, KPK tetap akan melanjutkan penyelidikan tanpa keterangan saudara,'” ujar Maqdir.

Maqdir mengatakan penyidik KPK Novel Baswedan, penyelidik KPK Harun Al Rasyid, dan Direktur Penyelidikan KPK Herry Mulyanto, bukan polisi aktif. “Dengan begitu, mereka tidak sah menjadi penegak hukum, ini diatur di UU KPK,” katanya.

MUHAMAD RIZKI






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

14 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

14 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

22 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

23 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

1 hari lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

1 hari lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

1 hari lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

3 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.


Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

3 hari lalu

Pedagang Burung Korban Salah Blokir BCA atas Permintaan KPK, Siapa Ilham Wahyudi Ini?

Ilham Wahyudi pedagang burung rekeningnya diblokir BCA atas permintaan KPK. Salah blokir, maksudnya Ilham Wahyudi lain.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

4 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.