Bila Lantik Arcandra, Fadli Zon: Presiden 'Terpukau' Riwayat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang mengajak Arcandra Tahar untuk berfoto bersama dan saat Arcandra menyambangi Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    Sejumlah orang mengajak Arcandra Tahar untuk berfoto bersama dan saat Arcandra menyambangi Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan akan menjadi masalah bila Presiden Joko Widodo kembali mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebab, pengangkatan Arcandra sebelumnya telah menimbulkan kontroversi. 

    Menurut Fadli, pengangkatan seseorang sebagai menteri memang hak prerogatif presiden, sehingga presiden harus berpikir matang-matang sebelum mengangkat seorang menteri. "Kami berharap Presiden tidak salah untuk kedua kali," ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat, 16 September 2016. 

    Presiden pernah mengangkat Arcandra sebagai Menteri ESDM. Tapi, tiga pekan kemudian, Arcandra dicopot karena masalah kewarganegaraan ganda. Fadli menilai Presiden telah melanggar undang-undang dalam mengangkat Arcandra, yang berstatus warga negara asing, sebagai menteri. 

    Kesalahan itu, kata Politikus Partai Gerindra ini, terjadi karena lingkaran di sekitar Presiden tidak menjalankan tugas. "Sekretaris kabinet, sekretaris negara, tidak jalankan fungsinya, harusnya check dan recheck." 

    Fadli menduga Presiden Jokowi “terpukau” oleh riwayat Arcandra yang memiliki beberapa hak paten di Indonesia. Karena itu, Presiden ngotot hendak mengangkat Arcandra lagi. "Saya tidak tahu (motif mengangkat Arcandra), mungkin korban politik marketing," ujarnya. 

    Menurut dia, Presiden boleh saja berkukuh hendak mengangkat seseorang menjadi menteri, tapi harus tetap mengedepankan cek administrasi. "Cek latar belakangnya, libatkan BIN dan Imigrasi," ucapnya. 

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.