Sisa-sisa Teroris Poso, Tinggal Alif Kalora yang Berbahaya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Abu Wardah, di tempat persembunyiannya. Foto: Istimewa

    Pemimpin kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Abu Wardah, di tempat persembunyiannya. Foto: Istimewa

    TEMPO.COJakarta -  Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan saat ini masih ada 13 anggota pengikut Santoso yang masih dalam pengejaran. Tertangkapnya Basri, tangan kanan teroris Santoso, beberapa hari lalu, menyisakan Ali Kalora sebagai tokoh kuat di Mujahidin Indonesia Timur.

    "Sekarang ada 13 tersisa. Ada Alif Kalora, yang kualitasnya sama dengan Santoso, militan terlatih, dan ada pengikutnya," kata Boy di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat, 16 September 2016. Ia berharap Operasi Tinombala, operasi pengejaran kelompok Santoso, dapat berlanjut dengan menangkap belasan orang yang tersisa.

    Boy menambahkan, posisi pengikut Santoso sudah tersebar, sehingga kekuatan mereka tidak lagi terpusat di satu tempat. Kondisi ini mempermudah operasi. "Mereka tidak utuh satu kelompok, ini mempermudah karena empat sektor kami sudah sisir habis," katanya.

    Baca: Basri Ditangkap, Kapolri: Kelompok Santoso Sudah Makin Lemah 

    Dalam Operasi Tinombala, pada Rabu, 14 September 2016, pengikut Santoso bernama Andhika tewas. Andhika dan Basri masuk daftar pencarian aparat kepolisian.  Proses hukum Basri bakal dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. 

    "Untuk penyidikan Basri seluruhnya dilakukan di Sulawesi Tengah. Saat ini yang tertangkap diperiksa di sana dulu," tuturnya. Boy menilai Basri berperan dalam berbagai aksi terorisme di Poso. Ia juga kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Ampana pada 2007.

    ARKHELAUS W. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.