Pemilik Lahan Segel Gerbang SD, Ratusan Murid Terbengkalai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah murid Sekolah Dasar Islam Athirah memperlihatkan kartu ucapan hasil karya yang akan diberikan kepada gurunya saat memperingati Hari Guru di SD Islam Athirah, Makassar, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. ANTARA FOTO

    Sejumlah murid Sekolah Dasar Islam Athirah memperlihatkan kartu ucapan hasil karya yang akan diberikan kepada gurunya saat memperingati Hari Guru di SD Islam Athirah, Makassar, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.COKendari - Wajah Rayenra tampak kesal. Ia Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Rayenra gusar karena sudah dua hari ini ratusan muridnya tak bisa belajar. Murid-murid terpaksa diliburkan karena gedung sekolah mereka disegel. 

    Bangunan sekolah mereka berada di lahan sengketa. Pemilik lahan, Armin, menutup pintu pagar sekolah dengan bambu panjang. Akibatnya, tak ada satu pun siswa atau guru yang bisa masuk ke sekolah.

    "Kasihan ini anak-anak mau sekolah. Kalau begini terus, bisa-bisa mereka tidak bersekolah," ujar Rayenra saat dimintai konfirmasi, Jumat, 16 September 2016. 

    Rayenra sebenarnya menyesalkan aksi Armin, tapi ia tak bisa berbuat banyak. Gedung sekolah itu berada di tanah milik Armin dan belum dibayar pemerintah. Sengketa pembayaran tanah untuk bangunan sekolah sudah berlangsung lama, yakni sekitar 15 tahun, sejak sekolah berdiri. 

    Menurut Rayenra, pihaknya sebenarnya pernah memfasilitasi pemilik lahan terkait dengan pembayaran lahan sekolah yang belum dibayarkan pemerintah. Sayangnya, kedua pihak belum bersepakat. 

    "Saya sudah cukup membantu pemilik lahan tentang persoalan ini, tapi sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya. Kami mau berbuat apa juga karena yang punya tanah sudah menuntut," tuturnya. 

    Rayenra pun berharap persoalaan sengketa lahan sekolah seluas 2.000 meter persegi itu tidak berlarut-larut. Ia ingin aktivitas belajar-mengajar para murid dan guru di sekolah tidak terganggu. Sayangnya, pemerintah tak kunjung membayar tanah itu.

    "Itu yang ukur dari pemerintah. Mereka bilang hitungan per meter untuk pemerintah Rp 15 ribu. Tapi sampai sekarang tidak diselesaikan. Hanya janji-janji. Sekarang saya tidak mau kalau mau dibayar Rp 15 ribu. Sekarang saya minta Rp 100 ribu per meter. Kalau tidak mau, saya mau ambil tanah saya," ujar Armin.

    Sementara itu, pihak pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Utara, belum bisa dimintai konfirmasi. Saat dihubungi, nomor telepon selulernya kepala dinas pendidikan tidak aktif.  

    ROSNIAWANTY FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.