Pilkada Riau, Partai Golkar Tak Tetapkan Mahar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Riau menggelar rapat harian di Slipi, Jakarta Barat, 4 Februari 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Riau menggelar rapat harian di Slipi, Jakarta Barat, 4 Februari 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.COPekanbaru - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya menyatakan tidak menetapkan mahar politik bagi bakal calon yang diusung pada pemilihan kepala daerah serentak 2017.

    "Untuk proses pencalonan, tidak ada sepeser pun yang harus dibayar calon kepada DPP atau dewan pimpinan daerah. Kami sudah menyatakan Golkar mengharamkan mahar pada pilkada 2017," kata Koordinator Wilayah Sumatera II Dewan Pimpinan Pusat Golkar Darul Siska di Pekanbaru, Kamis malam, 15 September 2016.

    Pernyataan Darul itu disampaikan saat dia menyerahkan surat keputusan dukungan kepada calon untuk pilkada Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

    Untuk pilkada Pekanbaru, Partai Golkar mengusung pasangan Ramli Walid-Irvan Herman. Sedangkan, untuk Kampar, partai tersebut mengusung Aziz Zaenal-Catur Sugeng Sutanto.

    Dia mengatakan pihaknya menyadari sukses pilkada 2017 berkaitan dengan perhelatan serupa pada 2018. “Berlanjut pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019, bagaikan anak tangga,” katanya.

    Karena itu, kata Darul, Golkar serius mempersiapkan pilkada, baik dari sisi rekrutmen, seleksi, maupun proses penetapannya. Menurut dia, hal itu dilakukan dengan cermat sejak dilakukan survei dan sengaja membentangkan karpet merah untuk siapa saja yang akan dicalonkan.

    "Hingga akhirnya dalam tahapan kami merasa calon sudah melalui proses karena sudah melakukan sosialisasi," ujarnya.

    Ketua DPD Golkar Riau yang juga menjabat Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menyatakan keputusan menentukan dua calon di atas sudah dibahas berkali-kali dengan ketua umum. Dia menegaskan bahwa hasil itu adalah yang terbaik bagi Golkar.

    "Sekarang tak ada lagi pertanyaan, mengingat yang penting bagaimana memenangkan calon. Kalau selama ini ada kubu-kubu, sekarang harus rekonsiliasi, lalu konsolidasi langsung sampai ke tingkat paling bawah," ucapnya.

    Saat ditanyakan kenapa penentuan dua pasangan calon itu tidak mengusung kader sendiri, dia mengatakan semuanya bisa maju. "Tapi kenyataannya, tidak semua mau maju dan itu sudah ditawarkan," tuturnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.