Propam Usut Dugaan Penganiayaan Wanita oleh Pamen Polri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan membenarkan pihaknya tengah menyelidiki munculnya dugaan penganiayaan oleh seorang perwira menengah (pamen) polisi.

    Dugaan itu berawal dari laporan seorang wanita berinisial Ay, yang mengaku disiksa secara brutal oleh pamen tersebut. “Memang betul. Kami sedang menyelidiki dan mendalami hal tersebut,” kata Iriawan lewat pesan pendek kepada Tempo, Jumat, 16 September 2016.

    Iriawan belum menjawab saat ditanyai lebih jauh mengenai isi laporan yang dikirim Ay. Dia pun bungkam perihal apakah dugaan itu mengarah pada seorang perwira menengah polisi berinisial KM, yang sempat disebut-sebut di media sosial sebagai pelaku penganiayaan tersebut.

    Baca:
    Rekan Gatot Mau Bongkar Aib Elma Theana: Karier Bisa Hancur?
    Adik Mario Teguh: Sejak Jadi Motivator, Kakak Saya Jadi Jaim
    Bukti Sianidia di Gelas Mirna, Ahli: Hirup Saja Bisa Mati!

    Dugaan penganiayaan itu dikecam oleh Indonesia Police Watch (IPW). Lembaga swadaya masyarakat yang gencar menyorot kinerja polisi itu mendesak Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengumumkan nama pamen yang diindikasi sebagai pelaku penganiayaan tersebut.

    Di mata IPW isu ini patut diperhatikan, lantaran foto pejabat polisi yang dianggap bertanggung jawab itu mulai menyebar di dunia maya. “Kapolri Tito harus tegas dan segera mencopot yang bersangkutan dari jabatannya, kemudian memproses kasusnya hingga ke pengadilan,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, lewat keterangan tertulis, Jumat, 16 September.

    Dalam keterangan resmi IPW, Ay yang berprofesi sebagai model, mengaku sebagai istri siri pamen tersebut. Ay mengaku disiksa hingga cacat di bagian wajah.

    IPW yang mengecam keras tindakan itu, juga mendorong Kapolri memproses kasus, hingga pelaku bisa dikenai hukuman berlapis. Hukuman pertama, kata Neta, adalah pasal penganiayaan, dan yang kedua adalah sanksi indispliner dari institusi, karena diduga melakukan nikah siri.

    Kata Neta, tindakan tegas Tito akan sesuai visi-misinya, yaitu untuk merevolusi mental Polri. Target pertama revolusi itu, tutur Neta, adalah membersihkan Polri dari aparatur yang brutal dan tidak menghargai hak asasi manusia.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.