DPD RI Sepakat Amandemen V UUD  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peran DPD akan dikuatkan di bidang legislasi karena selama ini pengawasan keuangan DPD dalam bidang otonomi daerah terbatas.

    Peran DPD akan dikuatkan di bidang legislasi karena selama ini pengawasan keuangan DPD dalam bidang otonomi daerah terbatas.

    INFO MPR - Ketua Badan Kajian MPR RI Bambang Sadono mengatakan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) telah menyepakati perubahan atau amandemen Undang Undang-Dasar atau UUD yang kelima kalinya. Dari Badan Pengkajian MPR, lima topik pembahasan yang dititikberatkan dalam amandemen UUD, DPD sepakat mendukung penguatan DPD RI.

    Menurut Bambang, dalam keterangannya kepada wartawan di gedung DPD RI Jakarta, Kamis, 15 September 2016, peran DPD akan dikuatkan di bidang legislasi karena selama ini pengawasan keuangan DPD dalam bidang otonomi daerah terbatas.

    Kesepakatan ini tentu masih menunggu persetujuan DPR RI. Untuk melakukan pendekatan kepada DPR, DPD akan melakukan sejumlah langkah. “Bagaimana DPD mencari teman, ini strategi dan tidak perlu disampaikan,” ujar Bambang.

    Ketua Kelompok DPD di MPR RI John Pieris berujar, “Sebanyak 57 anggota DPD RI sudah tanda tangan, besok hingga lusa 131 anggota DPD akan menandatangani kesepakatan ini.”

    John Pieris didampingi senator asal Riau Insiyawati Ayus dan Senator asal Kalimantan Tengah Nurmawati Bantilan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.