Minggu, 22 September 2019

Ketua MPR: Sekolah Bisa Memutus Rantai Kemiskinan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Orang tua boleh menjadi tukang petik daun teh, tapi anak-anaknya bisa menjadi insinyur.

    Orang tua boleh menjadi tukang petik daun teh, tapi anak-anaknya bisa menjadi insinyur.

    INFO MPR - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan suasana santai mendengar berbagai masukan dan keluhan dari pekerja saat mengunjungi para pemetik teh PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua. Diskusi hangat ini berlangsung dalam Dialog Bersama Pemetik Teh PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Kaligua di Wisma Flamboyan Kebun Teh Kaligua, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis, 15 September 2016.

    Kaligua memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata perkebunan teh yang terkenal di Brebes, Jawa Tengah. Namun sebagian besar pekerja kebun teh mengeluhkan perbaikan fasilitas jalan menuju kawasan ini yang masih rusak.

    “Income di Kebun Kaligua ini berasal dari pariwisata, tapi banyak pengunjung yang mengeluh soal infrastruktur jalan yang menyulitkan. Untuk mendapat income lebih, kalau bisa diperbaiki sampai ke Guci (Wisata Pemandian Air Panas Guci di Lereng Gunung Slamet bagian utara),” ujar Satyo mewakili para pemetik teh.

    Menanggapi hal itu, Zulkifli yang didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno pun berjanji menyampaikan keluhan mereka ke Bupati Brebes. Sebab, dia juga menilai agrowisata Kaligua memiliki potensi yang sangat baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai.

    Selain itu, Zulkifli berpesan jangan sampai anak-anak mereka putus sekolah. “Tolong perhatikan sekolah anak-anaknya karena dengan sekolah bisa memutus rantai kemiskinan. Boleh Bapak Ibu tukang petik daun teh, anaknya bisa jadi insinyur atau anggota DPR. Kemudian, jaga kerukunan. Kalau ada temannya yang susah, tolong dibantu,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.