Penulis-Penerbit akan Berikrar di Borobudur Festival ke-5

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Candi Borobudur dilihat dari Punthuk Mongkrong, Giri Tengah, pada saat matahari terbit. Dataran Tinggi di Bukit Menoreh ini menjadi salah satu tempat favorit untuk menyaksikan keindahan matahari terbit. TEMPO/Subekti

    Candi Borobudur dilihat dari Punthuk Mongkrong, Giri Tengah, pada saat matahari terbit. Dataran Tinggi di Bukit Menoreh ini menjadi salah satu tempat favorit untuk menyaksikan keindahan matahari terbit. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -  Forum pertemuan penulis, pekerja kreatif dan aktivis budaya Borobudur Writers & Cultural Festival ke-5 akan digelar kembali pada bulan depan. Panitia BWF Mudji Sutrisno mengatakan tema yang diambil pada tahun ini yaitu setelah 200 tahun Serat Centhini.

    Mudji menuturkan hal berbeda pada penyelenggaraan BWF kali ini ialah adanya dukungan dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). "Tahun ini dahsyat," kata dia saat dihubungi, Rabu, 14 September 2016. Selain itu, untuk pertama kalinya para penerbit dan penulis berkumpul untuk berikrar bertanggung jawab menjaga tradisi membaca dan menulis.

    Dia menuturkan rencanaya acara BWF ke-5 ini akan diikuti oleh sekitar 300 peserta dengan kehadiran 150--200an penulis dan penerbit. “Dan selalu dibarengi dengan pertunjukan urban culture dan plural culture,” tuturnya.

    Serat Centhini adalah karya sastra Jawa berupa puisi panjang yang disusun pada awal abad ke-19. Serat Centhini ini digagas oleh Putera Mahkota Kerajaan Surakarta, Adipati Anom Amangkunagara III. Serat Centhini bercerita soal agama, geografi, seni hingga erotika.

    Rencananya acara BWF akan dihelat selama empat hari sejak 5-8 Oktober 2016. Acara ini akan diramaikan dengan berbagai pentas seni, workshop, diskusi, seminar hingga musyawarah penerbit dan penulis bersama Bekraf.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.