KPK: Ada Bos BUMN Terima dan Simpan Uang Suap di Singapura

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK terpilih Agus Rahardjo saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 21 Desember 2015. Agus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan mengumpulkan 44 suara, Agus terpilih sebagai Ketua KPK periode 2015-2019.TEMPO/Subekti

    Pimpinan KPK terpilih Agus Rahardjo saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 21 Desember 2015. Agus sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan mengumpulkan 44 suara, Agus terpilih sebagai Ketua KPK periode 2015-2019.TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan ada direksi di salah satu BUMN yang masih menerima fee dari luar. Modusnya, dia menerima uang suap itu di Singapura dan menyimpannya di rekening bank Singapura.

    "Untung kami masih ada kerja sama dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau, KPK-nya Singapura)," kata Agus saat ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2016.

    Agus Rahardjo tidak mau menjelaskan lebih lanjut dengan alasan masih dilakukan penyelidikan. Namun menurut dia, yang sedang diincar KPK bukan hanya satu orang. "Doakan kami bisa usut lebih cepat."

    Agus menjelaskan mengenai masalah itu masih disimpan untuk peluru yang akan datang. Dia juga mengatakan kasus yang sedang dijalani KPK itu, berdasarkan penelusuran KPK sendiri. "Saya tidak boleh sebutkan detail," ucap dia.

    Meski begitu, Agus mengungkapkan bahwa KPK memiliki kerja sama yang cukup baik dengan sejumlah negara, sehingga ia meminta kepada seluruh pihak untuk berhati-hati. "Tolong hati-hati, apalagi nanti ada transparansi yang jelas, di 2018 akan dibuka semua hartanya."

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.