Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Temon Ini Terima Ganti Rugi 170 M untuk Lahan Bandara

image-gnews
Petugas Badan Petanahan Nasional (BPN) membawa alat bernama Continuously Operating Satelite (CORS) yang akan digunakan untuk mengukur lahan yang akan dijadikan bandara di Pedukuhan Kalirejo, Glagah, Kulonprogo, Yogyakarta, 16 Desember 2015. Warga mengajukan beberapa persyaratan pengukuran, salah satunya pengukuran harus disaksikan pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan yang hendak diukur. TEMPO/Pius Erlangga
Petugas Badan Petanahan Nasional (BPN) membawa alat bernama Continuously Operating Satelite (CORS) yang akan digunakan untuk mengukur lahan yang akan dijadikan bandara di Pedukuhan Kalirejo, Glagah, Kulonprogo, Yogyakarta, 16 Desember 2015. Warga mengajukan beberapa persyaratan pengukuran, salah satunya pengukuran harus disaksikan pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan yang hendak diukur. TEMPO/Pius Erlangga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang warga Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, menjadi milyuner gara-gara pembebasan lahan untuk bandar udara internasional Yogyakarta. Sri Ambarwati menjadi warga Temon penerima jumlah ganti rugi terbesar, mencapai Rp 170 miliar.

Nilai pembebasan lahan untuk bandara baru di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berjumlah Rp 4,146 triliun. Uang itu dibayarkan lewat transfer bank per Rabu, 14 September 2016.

“Dari musyawarah ganti rugi lalu, yang tertinggi ada warga yang mendapat ganti rugi sampai Rp 170 miliar,” ujar Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, yang ditemui Tempo di sela pemantauan pembayaran di Balai Desa Glagah.

Agus menyebut, warga yang menerima ganti rugi terbesar itu merupakan warga asli Glagah Temon bernama Sri Ambarwati. “Informasi yang berkembang di masyarakat, yang bersangkutan pekerjaannya memang berdagang tanah,” ujar Agus.

Saat pembayaran dilakukan, pihak Sri Ambarwati diwakili oleh notaris yang dia tunjuk. “Yang bersangkutan di Jakarta, tapi memang asalnya warga asli sini,” ujarnya.

Dalam pembayaran pada hari pertama itu, tak hanya warga yang hadir memadati Balai Desa Glagah. Tapi sejumlah penjual mobil. Salah satunya Aprinita Wulani, sales marketing dari dealer Suzuki Sumber Baru Mobil. Sebelum proses pembayaran ganti rugi dilakukan, sudah ada 25 warga asal Temon yang memesan mobil baru ke dealer miliknya yang berada di Kabupaten Bantul.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mereka yang inden kemarin memang karena sudah dapat kepastian pembayaran lahannya yang dibayar untuk bandara baru, jadi kami promosikan sekalian di sini,” ujar Aprinita.

Menurut dia, penduduk yang memesan mobil itu akan membayar tunai. “Tidak ada yang kredit,” katanya. Sebagian besar memesan jenis mobil premium Suzuki Ertiga keluaran terbaru dengan harga di atas Rp 200 juta untuk tipe termurah. “Mau dibuat usaha taksi katanya.”

Seorang warga Desa Glagah, Supatmi, 62 tahun, mengatakan ganti rugi atas lahannya sekitar Rp 800 ribu-Rp 1 juta per meter persegi. “Itu sudah termasuk sawah, pekarangan, rumah, dan pohon-pohon yang ditanami,” ujar Supatmi yang memiliki sekitar 10.000 meter persegi lebih lahan di Desa Glagah itu.

Dia termasuk warga yang memilih pembayaran dilakukan dengan dua cara, yakni dibayar tunai dan sebagian untuk relokasi atau dapat ganti rumah baru.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

11 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

30 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.


Kulon Progo Perpanjang Status Tanggap Darurat Kekeringan 11-25 November 2023

13 November 2023

Ilustrasi kekeringan. (ANTARA/Mohammad Ayudha/dok)
Kulon Progo Perpanjang Status Tanggap Darurat Kekeringan 11-25 November 2023

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperpanjang Status Tanggap Darurat Kekeringan mulai dari 11 November sampai 25 November 2023.