TEMPO.CO, Padang - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengatakan pemerintah bakal memperbaiki proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Lulusan cumlaude akan diprioritaskan dalam proses rekrutmen.
"Adik-adik yang punya IPK tinggi atau lulusan cumlaude akan diprioritaskan," kata Asman seusai mengikuti Lustrum ke-60 tahun Universitas Andalas Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu, 14 September 2016.
Kata Asman, hasil penelitian Badan Kepegawaian Negara, hanya 40 persen PNS yang mempunyai keahlian dan 60 persen lagi hanya memiliki kemampuan administratif. Sehingga setiap pagi masih banyak ditemukan ASN yang bingung dan kehilangan akal dalam bekerja. Banyak ASN yang tidak memiliki ide, gagasan dan menciptakan pekerjaan untuk dirinya dan anak buahnya.
Ke depan, menurut Asman, kebutuhan ASN akan dianalisa berdasarkan spesialisasi. Kandidat yang memiliki kemampuan khusus akan diprioritaskan agar melahirkan ASN yang kreatif dan inovatif.
"ASN tidak boleh lagi kalah dengan (pegawai) swasta. Pegawai negeri tidak boleh kalah dengan pegawai bank. Itu target kami," kata Asman.
Asman mengatakan pelayanan publik harus menjadi konsentrasi ASN ke depan. Ada dua unsur di ASN, yakni semangat entrepreneur agar mereka memiliki ide dan gagasan serta ingin maju.
Kemudian, ASN harus memiliki semangat hospitality. Rasa melayani dan mendahului rakyat. "Ini yang bakal kami tanamkan di setiap dada apartur sipil negara. Ke depan tak ada lagi ASN titipan," kata dia.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan jangan ASN saja yang disalahkan tapi semuanya harus berbenah. Dia meminta sistem rekrutmennya diperbaiki.
"Rekrutmen pegawai harus sesuai dengan spesialisasinya. Misalnya kami ingin dokter, tesnya juga harus kedokteran. Tapi sekarang semuanya disamakan," kata dia Rabu 14 September 2016.
Kata dia, ASN di lingkungan Pemprov Sumatera Barat sedang berbenah dengan meningkatkan kapasitas. Misalnya ASN yang tidak sarjana harus mampu meningkatkan pengetahuannya dan keahliannya. Apalagi saat ini dalam birokrasi sudah menerapkan sistem e-Governance dan e-Katalog.
ANDRI EL FARUQI
