Jaksa Tolak Eksepsi La Nyalla yang Dianggap Mengada-ada

Reporter

Mantan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 5 September 2016. JPU mendakwa La Nyalla melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan dana hibah Kadin Jatim tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp 1,105 miliar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum sidang kasus tindak pidana korupsi menolak eksepsi (keberatan) yang dilayangkan terdakwa La Nyalla Mattalitti hari ini.

Jaksa yang dipimpin oleh I Made Suarnawan mengatakan para penasehat hukum terdakwa tidak cermat dan teliti membaca dakwaan. "Eksepsi mengada-ada," kata Suarnawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.

Ada tiga eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum La Nyalla, yaitu dakwaan yang diajukan telah memanipulasi fakta yuridis dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu penetapan tersangka yang tanpa diperiksa dulu. Terakhir, surat dakwaan batal demi hukum lantaran penyidikan terdakwa tidak dibenarkan secara hukum berdasar lima putusan pengadilan.

BacaTERKUAK: Rupanya La Nyalla Sempat Hendak Kabur ke Makau

Terhadap eksepsi pertama, jaksa melihat dalil yang disampaikan penasihat hukum harus dibuktikan kebenarannya di pengadilan. Di eksepsi kedua, jaksa berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014. Menurut jaksa, tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan in absentia, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Sementara pada keberatan ketiga, jaksa berpandangan tidak ada cacat formil dalam penerbitan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka. "Eksepsi pun mengulang-ulang dari (persidangan) sebelumnya," kata Suarnawan.

Baca Juga:
Gatot Brajamusti Terancam Dijerat Hukuman Kebiri, Jika...
Berubah Drastis, Begini Sosok Mario Teguh Saat Masih Lajang

Penasihat Hukum La Nyalla, Harris Arthur Hedar, tetap berpatokan kepada eksepsi yang dibuat. "Tanggapan jaksa tidak masuk materi. Kami tetap ke eksepsi semula," ucap Harris. Sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis, 22 September 2016.

La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2016. Dia disangka menggunakan dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur untuk membeli saham perdana di Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar. Selain itu, dia disangka melakukan tindak pidana pencucian uang atas dana hibah Kadin Jawa Timur pada 2011 sebesar Rp 1,3 miliar.

ADITYA BUDIMAN

 

 






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

16 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

26 April 2022

PBB dan DPD Yakin MK Terima Gugatan Mereka Terkait Presidential Treshold

PBB dan DPD menilai tak ada alasan kedudukan hukum yang bisa dilontarkan MK untuk menolak gugatan mereka terkait presidential threshold.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Tekan Produk Impor, Pemerintah Diminta Perkuat UMKM di Platform E-commerce

24 Oktober 2021

Tekan Produk Impor, Pemerintah Diminta Perkuat UMKM di Platform E-commerce

UMKM harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan di lokapasar tersebut


Vaksin Suku Baduy, Ketua DPD RI: Semua Punya Hak Setara

15 Oktober 2021

Vaksin Suku Baduy, Ketua DPD RI: Semua Punya Hak Setara

Kawasan desa Baduy menjadi salah satu destinasi wisata, jadi warganya sangat berpotensi tertular Covid-19.


Ketua DPD RI Gunakan Pakaian Madura di HUT RI

17 Agustus 2021

Ketua DPD RI Gunakan Pakaian Madura di HUT RI

Mantan Ketua Umum PSSI ini menilai kebiasaan menggunakan pakaian adat juga bisa mengangkat level kebudayaan daerah.


PPKM Darurat, Pemerintah Disarankan Beri Insentif untuk Pusat Perbelanjaan

4 Juli 2021

PPKM Darurat, Pemerintah Disarankan Beri Insentif untuk Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan disarankan diberi penghapusan pajak reklame, royalti, dan perizinan selama PPKM darurat.


Ketua DPD RI Dukung DKI Realisasikan Infrastruktur Khusus Pesepeda

8 November 2020

Ketua DPD RI Dukung DKI Realisasikan Infrastruktur Khusus Pesepeda

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan fasilitas infrastruktur khusus bagi pesepeda.


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.