Minggu, 22 September 2019

Komisi Kesehatan Minta Permenkes Apotek Rakyat Dievaluasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) menyerahkan palu sidang kepada pimpinan Komisi IX DPR RI yang baru seusai melantik Saleh Partaonan Daulay (kedua kanan) menjadi Wakil Ketua Komisi IX di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 31 Agustus 2016. Saleh Partaonan Daulay didaulat menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menggantikan Asman Abnur yang diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) menyerahkan palu sidang kepada pimpinan Komisi IX DPR RI yang baru seusai melantik Saleh Partaonan Daulay (kedua kanan) menjadi Wakil Ketua Komisi IX di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 31 Agustus 2016. Saleh Partaonan Daulay didaulat menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menggantikan Asman Abnur yang diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengevaluasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek Rakyat. Menurut Saleh, Permenkes Nomor 284 Tahun 2007 ini perlu dievaluasi terkait dengan temuan apotek rakyat yang menjual obat palsu.

    Saleh mengatakan, di satu sisi apotek rakyat dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh obat. Namun di sisi lain bisa dijadikan tempat pemalsuan obat. "Permenkesnya perlu dievaluasi. Kalaupun apotek rakyat dibolehkan beroperasi, harus diteguhkan pula pengawasannya," kata Saleh melalui aplikasi pesan WhatsApp, Rabu, 14 September 2016.

    BacaBPOM Tutup Tujuh Apotik Rakyat di Pasar Pramuka

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan pihaknya menutup tujuh apotek rakyat yang diduga menjual obat ilegal. Hal ini untuk melanjutkan razia BPOM di Pasar Pramuka, Rabu pekan lalu.

    Penny pun mengusulkan untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat. Sebab, menurut Penny, banyak apotek rakyat yang tidak lengkap dokumen pengadaan dan penyaluran obatnya. Selain itu, banyak ditemukan obat ilegal serta obat palsu.

    Saleh juga menilai evaluasi tersebut perlu dilakukan karena masih berpijak pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Padahal undang-undang tersebut telah direvisi pada UU Nomor 36 Tahun 2009. "Maka permenkes yang menjadi turunannya pun perlu dievaluasi dan disesuaikan," ujar dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe