Terpidana Percobaan Ikut Pilkada, Mendagri:Ibarat Nasi Rames

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai masukan DPR ihwal seorang terpidana percobaan bisa ikut pemilihan kepala daerah bersifat tidak mengikat. Menurut dia, usulan Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa saja tidak dijadikan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum.

    "Misalnya, makan nasi rames. Tapi kan bisa saja tidak pakai ikan atau ayam," ucap Menteri Tjahjo menganalogikan usulan DPR itu di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 13 September 2016.

    Tjahjo  mengatakan komitmen pemerintah ialah berawal dari masyarakat, termasuk Komisi Pemilihan Umum, yang ingin calon kepala daerah amanah, bersih, dan tidak terlibat masalah hukum.

    Sebelumnya, DPR memberikan usulan kepada KPU agar membolehkan seorang yang berstatus hukuman percobaan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Parlemen beralasan orang yang menjalani hukuman percobaan mayoritas merupakan pelaku tindak pidana ringan yang terjadi atas dasar ketidaksengajaan dan atau kealpaan.

    Tjahjo mengimbuhkan secara prinsip pemerintah akan mengikuti sikap KPU. Adapun keputusan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, dia anggap bagian dari masukan ke KPU. Tujuannya agar peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari undang-undang.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.