Menhan: Isu Sandera Lebih Rumit daripada Paspor Palsu Calon Haji

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) usai pelepasan mudik karyawan di lapangan apel Kemhan, Jakarta Pusat, 1 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) usai pelepasan mudik karyawan di lapangan apel Kemhan, Jakarta Pusat, 1 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut penyelesaian kasus penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina lebih rumit ketimbang kasus calon haji yang berangkat dengan paspor palsu. Kedua isu tersebut menjadi bahasan utama pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akhir pekan lalu.

    Ryamizard membenarkan, pemerintah mendorong agar penyelamatan WNI dari tiga kasus penyanderaan yang terjadi sejak Juni lalu lebih diprioritaskan. Namun ia menekankan penyanderaan tak bisa dituntaskan hanya dengan kerja sama dua pemerintahan. "Kalau soal haji, gampang. Tinggal diatur aja. Yang ini (penyanderaan) mengaturnya ke Abu Sayyaf," kata Ryamizard di Jakarta, Selasa, 13 September 2016

    Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu, upaya penyelamatan terus berjalan. Salah satu langkahnya lewat operasi militer yang dilancarkan pemerintah Filipina ke sejumlah basis Abu Sayyaf di perairan Sulu. "Kan pengerahan besar-besaran, pasukan 10 ribu (orang) itu dalam rangka membebaskan sandera. Terutama juga untuk menghancurkan pemberontakan di sana," tuturnya.

    Jokowi dan Duterte mencapai sejumlah kesepakatan, setelah melakukan jumpa bilateral di Indonesia, pada 9 September 2016. Kesepakatan itu antara lain soal penyelesaian perkara imigrasi jemaah haji yang diduga berangkat ke Arab Saudi dengan identitas palsu, soal penanggulangan terorisme, dan soal pengamanan di perairan Sulu yang rawan penyanderaan WNI.

    YOHANES PASKALIS


    Baca Juga
    Inikah Sinyal Kuat Megawati Mau Muluskan Jalan buat Ahok?
    Reklamasi Pulau G Berlanjut, Dana Inilah yang Diincar Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.