BPOM Tutup Tujuh Apotik Rakyat di Pasar Pramuka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BPOM Jakarta dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya menggelar razia obat di Pasar Pramuka, Jakarta, 7 September 2016. Tempo/Avit

    BPOM Jakarta dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya menggelar razia obat di Pasar Pramuka, Jakarta, 7 September 2016. Tempo/Avit

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan pihaknya menutup tujuh apotek rakyat yang diduga menjual obat ilegal. Hal ini melanjuti razia BPOM di Pasar Pramuka, Rabu pekan lalu.

    "Sudah kami tutup sejak tanggal 7 September," kata Penny saat rapat dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 September 2016. Apotek rakyat adalah toko penjual obat yang tak boleh meracik obat.

    Penny berujar pasca penggeledahan di Pasar Pramuka, lembaganya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menghentikan sementara perizinan pendirian apotek rakyat. "Hingga pencabutan izin apotek yang pro justicia," tuturnya.

    Selain itu, ia mengusulkan untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat. Sebab, menurut dia, banyak apotek rakyat yang tidak lengkap dokumen pengadaan dan penyaluran obatnya. Selain itu, banyak pula ditemukan obat ilegal maupun obat palsu.

    Kasus ini bermula setelah BPOM dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah lima gudang yang memuat 42 juta butir obat ilegal dan obat palsu di Balaraja, Tangerang, pada Selasa pekan lalu. Sehari kemudian, baru lah BPOM merazia apotek rakyat di Pasar Pramuka.

    Sementara itu, Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Ari Dono mengatakan bila pihaknya sedang rajin merazia, semua peredaran obat palsu atau ilegal seperti hilang. "Semuanya tiarap, lalu tertib, habis itu ada lagi," katanya.

    Anggota Komisi Kesehatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Okky Asokawati menilai, kinerja pemerintah soal pengawasan obat seperti pemadam kebakaran. "Baru bergerak begitu ada informasi dari media," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.