Minggu, 22 September 2019

Lambatnya E-KTP, DPR Kritik Kemendagri Tak Proaktif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga mengantri pengambilan KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.

    Sejumlah warga mengantri pengambilan KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Rambe Kamarulzaman menilai lambatnya proses pendataan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) disebabkan pemerintah yang kurang proaktif. Menurut Rambe, selama ini petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya menunggu masyarakat untuk datang ke kantor dan ikut proses pendataan.

    "Jangkauan pemerintah ke bawah sangat lemah. Harus turun ke desa dan pelosok memang repot, tapi itu tugas pemerintah untuk jemput bola," kata Rambe saat dihubungi, Selasa, 13 September 2016.

    Menurut dia, sebagian besar penduduk yang belum masuk dalam pendataan KTP elektronik adalah masyarakat yang tinggal di pelosok dan golongan tidak mampu. Hal ini menyebabkan, mereka kekurangan informasi dan akses untuk ikut dalam program pencatatan administrasi kependudukan secara elektronik. Pemerintah tak akan pernah menyelesaikan pendataan KTP elektronik jika tak 'menjemput bola' ke masyarakat kelompok tersebut.

    "Pemerintah harus sanggup," kata Rambe. Toh, Parlemen Senayan, menurut Rambe, telah mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menuntaskan proses pencatatan data KTP Elektronik, khususnya di seluruh wilayah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017. Ia menilai, Parlemen sepakat menggunakan KTP elektronik sebagai data utama untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 101 daerah tersebut. "Sampai saat ini berdasarkan rapat konsultasi ada 5 juta penduduk yang belum input data KTP elektronik,” ujar dia.

    KTP elektronik yang memiliki sistem integrasi kependudukan dinilai mampu mencegah berbagai permasalahan klasik dalam pemilihan umum, antara lain pemilih ganda. Hal ini yang menjadi dasar parlemen berkukuh menetapkan KTP elektronik sebagai dasar penyusunan DPT meski Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sendiri mengamanatkan penerapan kebijakan ini per Januari 2019.

    "Kami (parlemen) push supaya mereka (Kemendagri) cepat," ujar Rambe.

    FRANSISCO ROSARIANS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe