Tabrak 4 Orang, Pejabat Kediri Copot Pelat Mobil Dinas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. moorecommonsense.com

    Ilustrasi. moorecommonsense.com

    TEMPO.CO, Kediri - Mobil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri, Jawa Timur, Kasenan, menabrak empat pengendara motor, Selasa, 13 September 2016. Setelah menabrak, bukannya bertanggung jawab, Kasenan malah mencoba menyembunyikan jejak dengan mencopot pelat mobil dinasnya.

    Kejadian bermula saat Toyota Kijang Innova lelaki berusia 58 tahun itu oleng saat melintas di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mobil menabrak kendaraan roda tiga merek Tosa yang sedang membawa barang dari arah berlawanan. Pengendara roda tiga, Ubaidilah, 35 tahun, terpelanting ke jalan raya.

    Mobil Kasenan juga diduga menubruk sepeda motor yang berada di belakang Tosa. Korban ialah Sukirwan, 53 tahun, Siti Maisaroh (46), dan Iqbal (8). Mobil Kasenan baru berhenti setelah menabrak gudang. “Tidak ada korban yang meninggal,” kata Sugeng, warga yang menyaksikan peristiwa itu.

    Sugeng mengatakan sebelum menabrak secara beruntun, Innova tersebut melaju cukup kencang. Seluruh pengendara motor yang menjadi korban, kata dia, dirawat di Rumah Sakit Baptis Kediri.

    Seusai peristiwa tersebut, pelat mobil sang pejabat dicopot dan diletakkan di kursi mobil. Saat warga berkerumun, pelat nomor mobil bernomor AG-532-AP itu sudah tak berada di tempatnya. Hal ini diduga untuk menyembunyikan identitas pengendara mobil yang menjadi penyebab kecelakaan.

    Sejumlah anggota polisi di lokasi kejadian tak satu pun yang bersedia memberikan keterangan. Mereka menolak menjelaskan penyelidikan kecelakaan itu dengan alasan menunggu perintah atasan.

    Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Kediri Apip Permana membenarkan kabar bahwa pengemudi mobil Innova tersebut adalah Kasenan. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, Kasenan dinyatakan tak menderita luka serius. “Beliau hanya shock,” kata Apip.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.