Golkar Siap Tampung Jokowi jika Tak Jadi Ketua Umum PDIP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Capres PDIP Jokowi Widodo, Ketua Bapilu PDIP Puan Maharani, saat  deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5).TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Capres PDIP Jokowi Widodo, Ketua Bapilu PDIP Puan Maharani, saat deklarasi Kerjasama PDIP, Partai Nasdem dan PKB, di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (14/5).TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Nurul Arifin, mengklaim pihaknya siap menerima Presiden Joko Widodo untuk masuk ke Partai Golkar. Penyataan itu disampaikan Nurul dan didengar oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah.

    Nurul menilai apabila Jokowi tidak menjadi Ketua Umum PDIP pada 2019, Golkar siap menerimanya sebagai kader bahkan menduduki jabatan penting. “Golkar menyediakan rumah kami untuk digunakan Bapak Jokowi,” katanya di Auditorium CSIS Jakarta, Selasa, 13 September 2016.

    Baca juga:
    Lapor Polisi Inilah yang Bikin Istri Mario Teguh Kesal
    Reza & Isteri Gatot Diduga Ikut Pesta Makanan Jin, Benarkah?

    Pernyataan Nurul semakin menguatkan dukungan partainya terhadap pemerintah Jokowi. Bahkan pada pemilihan presiden 2019, Golkar sudah menyatakan sikap untuk mendukung kembali Jokowi. Ia menilai ada dua kata kunci yang kini dipegang Golkar, yaitu harus mendukung pemerintahan saat ini dan bersama-sama dengan Joko Widodo.

    Menurut Nurul, mekanisme dukungan Golkar terhadap seseorang untuk maju menjadi pemimpin salah satunya menggunakan survei. Meskipun sisi subyektivitas partai ada, tapi unsur obyektivitas lebih dominan untuk mengusung calon tertentu.

    Nurul membantah bahwa Golkar miskin kader. Namun, untuk urusan pemilihan presiden pada 2019, partainya telah mendukung Jokowi untuk kembali maju. “Bapak Jokowi secara empiris sangat-sangat pantas untuk didukung dan dicalonkan kembali,” katanya.

    Survei dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) seolah mendukung argumen Partai Golkar. Dirfektur CSIS Philips J. Vermonte mengungkapkan hasil survei terbarunya bahwa elektabilitas Jokowi meningkat. Pada Oktober 2015, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Sedangkan pada Agustus 2016 naik menjadi 41,9 persen.

    DANANG FIRMANTO

    Baca juga:
    Inikah Sinyal Kuat Megawati Mau Muluskan Jalan buat Ahok
    Lapor Diperkosa, Begini Kisah Si Wanita Mengenal Gatot


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.