TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan keberlanjutan reklamasi Teluk Jakarta harus memperhatikan dampak sosial terhadap nelayan. Pemerintah, kata dia, harus menghitung pendapatan nelayan yang hilang akibat dari reklamasi.
"Jangan, ini hebatnya cuma untuk kepentingan pengembang saja," kata Fahri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 September 2016.
Ia meminta agar pemerintah kompak terkait dengan keputusan reklamasi. "Jangan beda terus antara Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman," ujarnya.
Baca: Menteri Luhut Lanjutkan Reklamasi, Nelayan Muara Angke Pecah
Reklamasi Teluk Jakarta sempat dihentikan oleh Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli. Namun, penggantinya, Luhut Binsar Pandjaitan, memutuskan untuk melanjutkan reklamasi tersebut. Menurut Luhut, reklamasi bisa dilanjutkan dengan cara menerapkan rekayasa teknis. "Kalau nanti ada perlu penyesuaian-penyesuaian, kita lakukan penyesuaian," ujarnya di kantornya, Jumat, 9 September 2016.
Baca: Seusai Disambangi Ahok, Luhut Lanjutkan Reklamasi Pulau G
Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan kelanjutan reklamasi menunggu hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pembangunan tanggul laut raksasa.
AHMAD FAIZ
Baca Juga:
Mario Teguh Vs Adik: Soal Istri, Harta & Bak Ketemu Presiden
Mario Teguh Bisa Dipidana Bila Tes DNA Kiswinar Positif