Fahri Hamzah: Reklamasi Jangan Hanya Pentingkan Pengembang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, 2 Agustus 2016. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rapat terbatas mengenai reklamasi Teluk Jakarta. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Foto udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, 2 Agustus 2016. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rapat terbatas mengenai reklamasi Teluk Jakarta. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan keberlanjutan reklamasi Teluk Jakarta harus memperhatikan dampak sosial terhadap nelayan. Pemerintah, kata dia, harus menghitung pendapatan nelayan yang hilang akibat dari reklamasi.

    "Jangan, ini hebatnya cuma untuk kepentingan pengembang saja," kata Fahri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 September 2016.

    Ia meminta agar pemerintah kompak terkait dengan keputusan reklamasi. "Jangan beda terus antara Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman," ujarnya.

    Baca: Menteri Luhut Lanjutkan Reklamasi, Nelayan Muara Angke Pecah

    Reklamasi Teluk Jakarta sempat dihentikan oleh Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli. Namun, penggantinya, Luhut Binsar Pandjaitan, memutuskan untuk melanjutkan reklamasi tersebut. Menurut Luhut, reklamasi bisa dilanjutkan dengan cara menerapkan rekayasa teknis. "Kalau nanti ada perlu penyesuaian-penyesuaian, kita lakukan penyesuaian," ujarnya di kantornya, Jumat, 9 September 2016.

    Baca: Seusai Disambangi Ahok, Luhut Lanjutkan Reklamasi Pulau G

    Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan kelanjutan reklamasi menunggu hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pembangunan tanggul laut raksasa.

    AHMAD FAIZ

    Baca Juga:
    Mario Teguh Vs Adik: Soal Istri, Harta & Bak Ketemu Presiden
    Mario Teguh Bisa Dipidana Bila Tes DNA Kiswinar Positif


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.