Ini Pesan Aher untuk Atlet Jawa Barat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ini Pesan Aher untuk Atlet Jawa Barat

    Ini Pesan Aher untuk Atlet Jawa Barat

    INFO JABAR - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tinggal menghitung hari. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang juga Ketua PB PON XIX, terus meninjau kesiapan venue dan memotivasi para atlet.

    “Tidak pernah ada prestasi, tidak pernah ada kesuksesan dalam hal apa pun, kecuali dengan kerja keras,” ujar gubernur yang akrab disapa Aher itu di depan para atlet yang tengah berlatih di Velodrome Munaip Saleh, Cisangkan, Kota Cimahi, Sabtu, 10 September 2016.

    Jawa Barat mengirimkan 31 atlet sepeda untuk berlaga di PON XIX. Cabang olahraga (cabor) ini menargetkan 7 medali emas dari 22 medali yang diperebutkan.

    "Kita memahami kerja keras yang mereka (atlet) lakukan sehari-hari, berlatih terus, kerjaannya berlatih dan berlatih, untuk sebuah prestasi yang diinginkan,” kata Aher.

    Sebelum ke Velodrome Cimahi, Aher juga meninjau pemusatan pelatihan cabang dayung di Situ Cilenca, Kabupaten Bandung bersama Ketua Umum KONI Jawa Barat Ahmad Saefudin. Dalam kunjungan tersebut, Aher juga memotivasi atlet untuk bekerja keras mewujudkan “Jabar Kahiji”, atau meraih juara umum di PON ini.

    Dari Velodrome Cisangkan, Aher melanjutkan tinjauannya ke venue Lapangan Tembak Cisangkan, Kota Cimahi. Pada cabor menembak, Jawa Barat mengirimkan 21 atlet. Adapun tim menembak Jawa Barat menargetkan 17 medali emas dari 32 medali yang diperebutkan.

    Setelah memotivasi atlet menembak, Aher meninjau venue berkuda di Pusat Persenjataan Kavaleri (Pussenkav) di Parongpong, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pertandingan di venue ini akan dimulai pada 18 September 2016.

    Tim berkuda Jawa Barat mengirimkan 22 atlet dengan target meraih delapan medali emas dari 15 medali yang diperebutkan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.