Jokowi: Proses Hukum Mary Jane Sudah Jelas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Infografis

    Infografis "Mary Jane dan Sebuah Koper". (Ilustrasi: Kendra Paramita)

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuannya dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte sama-sama disepakati bahwa kedua negara akan saling menghormati proses hukum terhadap terpidana mati Mary Jane.

    Menurut Jokowi, Duterte menyatakan akan menghormati proses hukum di Indonesia. Begitu juga pemerintah Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia menghormati proses hukum yang berjalan di Filipina terkait dengan Mary Jane. "Proses hukum di sini (Indonesia), kan, sudah jelas," ucap Jokowi di sela acara peresmian Pelabuhan Peti Kemas Kalibaru, Jakarta, Selasa, 13 September 2016.

    Jokowi menjelaskan, dalam hal pemberantasan narkotika, pemerintah Filipina serius melakukan penegakan hukum. Konsistensi Duterte terhadap pemberantasan narkoba sangat tinggi. "Tidak ada toleransi, sehingga beliau menyampaikan menghormati proses hukum di Indonesia. Itu sudah jelas," kata Jokowi.

    Mary Jane merupakan terpidana mati kasus narkoba. Ia ditangkap di Bandara Yogyakarta karena membawa narkoba jenis heroin seberat 5,7 kilogram pada April 2010. Pengadilan Negeri Sleman memvonis hukuman mati pada Oktober 2010.

    Mary Jane sudah masuk daftar eksekusi pada tahun lalu. Namun, Kejaksaan Agung sebagai eksekutor menundanya. Penundaan eksekusi terhadap perempuan itu berdasarkan permintaan pemerintah Filipina untuk pengungkapan kasus trafficking yang melibatkan ibu dua anak itu.

    Tahun ini, nama Mary Jane kembali masuk daftar eksekusi mati gelombang III. Namun, pemerintah kembali menundanya. Dari total 14 terpidana mati, Kejaksaan Agung hanya mengeksekusi empat orang. Mereka adalah Freddy Budiman (warga Indonesia), Seck Osmani (warga Senegal), Humprey Eijeke (warga Nigeria), dan Michael Titus (warga Nigeria).

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe