140 Titik Api Kebakaran Lahan Terdeteksi di Kalimantan Barat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO.CO, Jakarta - Satelit Modis bersensor Terra dan Aqua milik NASA pada Senin, 12 September 2016, mendeteksi 140 titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan sumber kebakaran berasal dari pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau.

    Sutopo menjelaskan Satelit Himawari pada 12 September 2016 pukul 16.00 WIB juga mendeteksi sebaran asap tipis di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. "Sebaran asap di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah juga terdeteksi," kata dia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 12 September 2016.

    Upaya pemadaman, kata dia, terus dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Terpadu dari TNI, kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, dan relawan. BNPB mengerahkan dua helikopter water bombing jenis Bolco dan Bell 214, serta satu pesawat Casa TNI AU untuk hujan buatan. Sebanyak 3.500 personil dikerahkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

    Sutopo mengatakan pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat dengan cara membakar masih menjadi kendala. Ini diperberat dengan keterbatasan air untuk water bombing.

    "Lahan yang sudah dipadamkan sering kali dibakar kembali," kata dia. Meski begitu, Kabupaten Ketapang belum menetapkan siaga darurat dan Kabupaten Sambas belum membentuk BPBD.

    Selain itu, Sutopo menjelaskan Satelit Modis mendeteksi ada 351 hotspot di Indonesia pada 12 September 2016. Ia menyebutkan total 600,6 hektar hutan dan lahan terbakar selama 2016.

    "Sebanyak 509 hektar adalah lahan masyarakat, 1,6 hektar perkebunan, dan 90 hektar kawasan konservasi," kata dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.