Raib Tiga Hari, Beginilah Nasib Kurniawati di Lubang WC  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Mayat

    Ilustrasi Mayat

    TEMPO.CO, Pekanbaru - Warga Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Siak, Kepulauan Riau, dibuat geger menyusul penemuan mayat wanita muda tanpa celana di lubang WC (septic tank). Diduga korban itu tewas karena dibunuh.

    Korban adalah warga Kampung Mengkapan, RT 03 RW 02, bernama Kurniawati alias Nia, 20 tahun. "Dugaan sementara mayat itu korban pembunuhan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo, Senin, 12 September 2016.

    Baca juga:
    Egi John Bongkar Skandal Marshanda Kecewa Diselingkuhi?
    Wow, Ahmad Dhani Mau Bikin Bekasi sebagai Planet, Maksudnya?

    Menurut Guntur, sebelum ditemukan tewas dalam lubang tersebut, Kurniawati sempat tidak pulang ke rumah sejak Jumat, 9 September 2016. Keluarganya telah melapor kepada Polsek Sungai Apit terkait dengan hilangnya Kurniawati selama tiga hari tersebut.

    Terakhir, menurut Guntur, korban sempat terlihat berjalan ke belakang rumah untuk buang air. Selama masa pencarian, keluarga hanya menemukan celana korban tidak jauh dari lubang WC tetangga. Jarak rumah korban dengan tetangganya hanya 50 meter.

    Pencarian terus berlanjut, tepat pada Minggu, 11 September 2016, sekitar pukul 22.00, tanpa sengaja kakak korban Jufri membuka lubang WC milik tetangganya, yang berjarak setengah meter dari penemuan celana Kurniawati.

    Saat lubang WC dibuka, Jufri menemukan mayat wanita tanpa celana yang belakangan diketahui adalah adiknya yang hilang. "Mayat korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum," katanya. Polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk penyelidikan lebih lanjut.

    RIYAN NOFITRA

    Baca juga:
    Mario Teguh vs Adik: Soal Istri, Harta, dan Bak Ketemu Presiden
    Wow, Ahmad Dhani Mau Bikin Bekasi sebagai Planet, Maksudnya?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.