Kasus 700 WNI Berpaspor Filipina, Polisi: Akan Ada Tersangka  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah umat Muslim berdesakkan untuk mencium Hajar Aswad saat melakukan tawaf mengelilingi Kakbah di dalam bagian ibadah Hajinya di Mekkah, 4 September 2016. REUTERS

    Sejumlah umat Muslim berdesakkan untuk mencium Hajar Aswad saat melakukan tawaf mengelilingi Kakbah di dalam bagian ibadah Hajinya di Mekkah, 4 September 2016. REUTERS

    TEMPO.COJakarta - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan pihaknya masih terus mengusut lolosnya 700 warga negara Indonesia yang pergi haji dengan paspor Filipina. Para WNI yang sudah berada di Arab Saudi itu, menurut dia, merupakan korban penipuan.

    "Masih dalam penyelidikan, baik oleh Filipina maupun Indonesia. Badan Reserse Kriminal sudah menjanjikan akan ada tersangka," kata Syafruddin seusai salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 12 September 2016.

    Kata Syafruddin, kasus WNI yang pergi haji dengan paspor Filipina juga dibicarakan pada tingkat Kementerian Luar Negeri antara Indonesia dan Filipina. Kesepakatan kedua negara untuk mengusut masalah ini pun sudah ada. "Paling pasti, mereka (para WNI yang berangkat haji) adalah korban. Pelakunya akan ditindak, baik di Indonesia maupun Filipina."

    Kesepakatan kedua pemerintah ditegaskan saat kunjungan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Indonesia, Jumat lalu. Duterte memastikan pihaknya akan membantu pendalaman terkait dengan penyelidikan dugaan penipuan haji tersebut.

    Sebanyak 500-700 jemaah haji berpaspor Filipina itu diidentifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendalami kasus tertangkapnya 177 WNI calon haji oleh Imigrasi Filipina. Dari kasus itu, sudah ada delapan pihak yang dijadikan tersangka karena memberangkatkan para calon haji dengan memalsukan dokumen identitas mereka.

    Di samping itu, sempat timbul anggapan bahwa alasan nekatnya para WNI menempuh jalur ilegal karena kuota haji di Indonesia yang terbatas.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.