Minggu, 22 September 2019

Pengurus Muda NU Pimpin Salat Idul Adha di Mesjid Istiqlal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jamaah Salat Id Masjid Istiqlal berdatangan menuju masjid, Rabu, 6 Juli 2016. TEMPO/Amirullah

    Jamaah Salat Id Masjid Istiqlal berdatangan menuju masjid, Rabu, 6 Juli 2016. TEMPO/Amirullah

    TEMPO.CO, Jakarta - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan pelaksanaan salat Idul Adha hari ini akan dipimpin pengurus muda dari Nahdlatul Ulama, KH. Cholil Nafis. "Dia mewakili, merepresentasikan kalangan muda di Indonesia," kata Nasaruddin saat diwawancara sebelum salat pada Senin, 12 September 2016.

    Dia mengatakan sosok Cholil adalah pemuda Nahdlatul Ulama, yang progresif. Dia diharapkan mampu menjadi perwakilan generasi muda untuk memimpin salat Idul Adha tahun ini. Ini karena Istiqlal harus mengakomodir berbagai golongan, termasuk kalangan muda.

    Menurut dia, hari ini diperkirakan ada 150 ribu warga Jakarta dan luar kota yang akan mengikuti salat bersama. Jumlah ini lebih banyak ketimbang pelaksanaan salat Idul Fitri beberapa bulan lalu. Mengingat, sebagian besar warga Jakarta tidak pulang ke kampung halaman.

    Meski demikian dia telah mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk membludaknya jamaah. Dari pantauan Tempo, petugas keamanan masih mengakomodir jamaah untuk masuk masjid dengan tertib. Sejauh ini warga tidak berdesak-desakkan dan situasi di Mesjid Istiqlal masih lengang.

    Pada salat kali ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipastikan tidak mengikuti salat berjamaah di Istiqlal. Salat bersama di Istiqlal akan diikuti para perwakilan dari Istana Negara, sejumlah menteri, dan perwakilan negara sahabat.

    AVIT HIDAYAT

    Baca:
    Gereja Ambon Sumbang Hewan Kurban
    Pemerintah Diminta Usut Oknum Pemberangkat Haji Ilegal

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.