Komnas HAM Terima 97 Laporan Soal Pembangunan Rumah Ibadah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Arief Priyono

    ANTARA/Arief Priyono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengatakan pihaknya sedang menangani 97 pengaduan soal pembangunan tempat ibadah. Menurut dia, pengaduan terbanyak berkaitan dengan pembangunan gereja Kristen, Katolik, dan masjid.

    Imdadun berujar banyaknya pengaduan menunjukkan bahwa sikap toleransi dalam beragama masih menjadi barang mewah di Indonesia. "Kelas kita masih sampai di situ, belum mampu merayakan perbedaan," kata Imdadun di Gereja Santa Anna, Sabtu, 10 September 2016.

    Imdadun menganggap belum semua umat beragama menghargai, menghayati, dan menghormati perbedaan. Sehingga, kata dia, masalah rumah ibadah sering dijadikan alasan bagi kelompok mayoritas untuk menindas minoritas. "Kalau ada rumah ibadah yang berbeda seolah-olah ada ancaman besar, akan membuat dia masuk neraka," ujarnya.

    Imdadun juga menganggap saat ini sebagian umat beragama mengalami kecenderungan hanya mau menerima yang sama dengan dirinya atau hemofilia. Padahal, kata dia, umat beragama memiliki kewajiban memajukan kemanusiaan. "Kalau tidak dikikis, kita tidak akan siap bertoleransi," katanya.

    Imdadun menuturkan Indonesia  menghadapi tantangan berat dalam membangun toleransi. Sebab realitasnya Indonesia adalah negara yang dihuni beragam suku, agama, ras, dan golongan. "Intoleransi tidak boleh dibiarkan dan harus jadi perhatian," kata Imdadun.

    Imdadun mengimbuhkan, setiap orang memiliki kebebasan memilih aliran kepercayaan dan mahzab kepercayaannya. "Memilih ada dalam iman, dalam pikiran, dan dalam hati. Dia tidak boleh diatur, karena tanpa diatur iman dalam hati tidak akan mengganggu orang banyak.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.