Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Dilantik Sore Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan (tengah) berbincang bersama pimpinan rapat paripurna DPR Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) sebelum dimulainya rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, 8 September 2016. Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Calon Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan (tengah) berbincang bersama pimpinan rapat paripurna DPR Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) sebelum dimulainya rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, 8 September 2016. Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.COJakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara hari ini sekitar pukul 17.30 WIB. Kabar tersebut dibenarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. "Baru dapat info, foto SMS dari Setjen DPR," katanya lewat pesan pendek, Jumat, 9 September 2016. 

    Budi diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal pengganti Sutiyoso. Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini mendapat pertimbangan layak menjadi Kepala BIN dari Dewan Perwakilan Rakyat. Budi sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Intelijen DPR pada Rabu lalu. 

    Dalam sesi penyampaian visi, Budi Gunawan menyatakan akan mengoptimalkan peran BIN sehingga semakin profesional, obyektif, dan berintegritas. Dia juga akan meningkatkan kinerja BIN dalam mendeteksi dini ancaman nasional yang mungkin timbul. 

    Selain pernah menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Budi pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Kepala Polda Jambi, serta ajudan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. 

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.