Duterte-Jokowi Bahas Kejahatan Narkoba  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberikan sambutannya saat berkunjung ke Jakarta, 9 September 2016. REUTERS

    Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberikan sambutannya saat berkunjung ke Jakarta, 9 September 2016. REUTERS

    TEMPO.COJakarta - Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte menceritakan salah satu isi pembicaraannya dengan Presiden Joko Widodo kepada 700-an warga Filipina di Indonesia. Menurut dia, dalam pembicaraan itu, mereka membahas masalah tindak pidana narkoba yang sudah sangat parah di kedua negara. "Kami benar-benar sangat khawatir," katanya di Hotel Sangri-La Jakarta, Jumat, 9 September 2016.

    Duterte mengatakan jumlah pengguna dan pecandu narkoba di Filipina mencapai 3,7 juta orang, sedangkan di Indonesia 4 juta orang. Fakta ini, menurut dia, menjadi dasar segala kebijakan ekstrem untuk memberantas narkoba di Filipina.

    Mantan Wali Kota Davao ini memang membuktikan janji kampanyenya sejak dilantik menjadi presiden, 30 Juni lalu. Hingga saat ini, sekitar 3.000 bandar dan anggota jaringan narkoba tewas di tangan aparat keamanan, tanpa proses hukum. 

    Duterte tetap mengizinkan tembak mati para bandar meski mendapat kecaman dari dunia internasional. Dia mengatakan akan membunuh semua pengedar narkoba daripada menghancurkan generasi muda di Filipina. "Jika Anda seorang kriminal, saya akan membunuh Anda," tuturnya.

    Selain itu, dia mengatakan pemerintah akan membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ia memastikan tak akan ada pejabat yang mengkorupsi anggaran karena diancam hukuman serupa bandar narkoba.

    Duterte tiba di Indonesia setelah berkunjung ke Brunei Darussalam dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Laos. Selain acara kenegaraan, Jokowi mengajak Duterte mengunjungi Pasar Tanah Abang. Kedua mantan wali kota ini juga dikabarkan akan membahas salah satu terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.