TNI AD Bantah Kopassus Hadang Petugas Badan Restorasi Gambut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Brigadir Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah . TEMPO/Suryo Wibowo

    Brigadir Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah . TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.COJakarta - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Sabrar Fadhilah tegas mengatakan bahwa petugas yang menghadang Badan Restorasi Gambut (BRG) saat inspeksi mendadak di area PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kepulauan Meranti, Riau, bukan bagian dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus). "Mereka bukan Kopassus, bukan anggota TNI AD, hanya masyarakat biasa," ujar Fahilah saat dimintai konfirmasi, Jumat, 9 September 2016.

    Dia menjelaskan bahwa petugas keamanan PT RAPP tersebut mungkin sempat belajar baris-berbaris atau mengikuti program pelatihan Bela Negara. Fadhilah pun membantah jika pakaian yang dipakai petugas keamanan itu disebut sebagai seragam Kopassus. "Itu bukan baju standar AD," katanya. 

    Keterangan Fadhilah itu serupa dengan penjelasan Presiden Direktur RAPP Tony Wenas. "Security kami outsource. Tapi tidak ada yang anggota TNI atau Polri," tutur Tony di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Jumat pagi ini.

    Dia menyebutkan petugasnya itu bisa jadi pernah mengikuti latihan Kopassus. Tapi mereka dipastikan bukan anggota TNI atau Polri aktif.

    Tim BRG—dipimpin Kepala BRG Nazir Foead—yang pada Selasa, 6 September 2016, melakukan inspeksi mendadak, menemukan kegiatan PT RAPP yang diduga membuka lahan baru di area gambut. Saat itulah mereka dihadang sejumlah petugas keamanan, yang meminta Nazir menunjukkan izin inspeksi tersebut. 

    Nazir menegaskan bahwa inspeksi itu tak memerlukan izin dan menganggap PT RAPP tak kooperatif terhadap pemerintah. Dia pun melaporkan hal ini ke pemerintah pusat dan direspons KLHK hingga Kepolisian RI.

    YOHANES PASKALIS | ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.