Ikut Bertemu Duterte, Wiranto Belum Pastikan Ada Kesepakatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto belum bisa memastikan akan adanya kerja sama bidang pertahanan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang tengah berkunjung ke Indonesia. "Belum tahu (ada kerja sama atau tidak), nanti kita lihat. Jangan mendahului, dong," ujar Wiranto saat dicegat di depan kantornya, Jumat, 9 September 2016.

    Pihak Istana Kepresidenan, melalui Sekretaris Kabinet, sempat mengkonfirmasi bahwa sejumlah hal yang akan dibahas Duterte dan Presiden Joko Widodo terkait dengan isu keamanan, yaitu pembajakan kapal dan penyanderaan warga negara Indonesia.

    Wiranto belum memastikan pembicaraan seperti apa yang akan berlangsung antara Jokowi dan presiden baru Filipina yang terkenal dengan komentar tajamnya itu. "Belum tahu, belum ada berita."

    Isu keamanan di Filipina Selatan memang disorot Indonesia, setelah sejumlah kasus penyanderaan WNI yang terjadi dalam kurun 4 bulan terakhir. Ada dua orang sandera yang berhasil lolos, sedangkan sembilan lainnya masih ditawan, oleh sejumlah kelompok sempalan Abu Sayyaf.

    Duterte, tak lama setelah dilantik, pada akhir Juni 2016, langsung melancarkan rentetan operasi militer ke sarang-sarang kelompok tersebut. Intensitas operasi militer ini bahkan dianggap berpotensi membahayakan keselamatan WNI. Kementerian Luar Negeri RI pun sempat mengirim permintaan gencatan senjata.

    Pertemuan Jokowi dan Duterte, kabarnya juga akan membahas kuota haji, yang sempat dianggap menjadi akar masalah pemeriksaan 177 WNI di Filipina. Para WNI tersebut sempat ditahan Imigrasi Filipina saat akan berangkat haji menggunakan dokumen identitas palsu. Mereka dinyatakan sebagai korban, dan sebagian besarnya sudah dipulangkan.

    YOHANES PASKALIS 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.