Minggu, 22 September 2019

Presiden Jokowi dan Duterte Akan Bahas Penyanderaan dan Haji  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri ke kanan: Presiden Laos Bounnhang Vorachith, PM Thongloun Sisoulith, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen dan Presiden Joko Widodo menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN di Vientiane, Laos, 6 September 2016. REUTERS/Jorge Silva

    Dari kiri ke kanan: Presiden Laos Bounnhang Vorachith, PM Thongloun Sisoulith, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen dan Presiden Joko Widodo menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN di Vientiane, Laos, 6 September 2016. REUTERS/Jorge Silva

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte dipastikan datang dan menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta hari ini, Jumat, 9 September 2016. Selain akan blusukan bersama, keduanya akan membahas beberapa kondisi isu terkini, seperti soal pembajakan kapal Indonesia di perairan Filipina.

    "Salah satu isunya adalah masalah pembajakan terhadap warga kita. Itu kan menyangkut keamanan bersama," ujar Pramono saat dicegat awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 9 September 2016

    Beberapa bulan terakhir marak penyanderaan terhadap warga negara Indonesia di perairan Filipina. Penyanderaan itu diduga dilakukan jaringan teroris Abu Sayyaf yang berbasis di pulau-pulau perairan Sulu, Filipina.

    Total ada 11 warga negara Indonesia yang menjadi sandera Abu Sayyaf di Sulu. Dari 11 orang yang disandera tersebut, dua di antaranya telah bebas dan kembali ke keluarga.

    Pramono melanjutkan bahwa Duterte dan Presiden Joko Widodo juga akan membahas soal kuota haji. Jika memungkinkan, Presiden Joko Widodo ingin meminta kuota haji Filipina yang tak terpakai agar bisa digunakan oleh calon haji dari Indonesia.

    Hal itu, di satu sisi, merespons soal penggunaan kuota haji Filipina secara ilegal oleh sejumlah warga Indonesia. Sebagaimana telah diberitakan, diperkirakan sebanyak 700 WNI lolos naik haji menggunakan paspor Filipina selama ini sehingga perlu dilakukan penindakan.

    "Kalau kita menunggu haji (dengan cara biasa), kan bisa sampai 20 tahun, antreannya terlalu panjang dan itu perlu dibicarakan penanganannya," ujar Pramono.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe