Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Divonis Mati, TKI Rita Tunggu Jadwal Sidang Banding  

image-gnews
Rita Krisnawati, TKW asal Ponorogo yang terancam hukuman mati di Malaysia. youtube.com
Rita Krisnawati, TKW asal Ponorogo yang terancam hukuman mati di Malaysia. youtube.com
Iklan

TEMPO.COPonorogo - Direktur Eksekutif Migrant Institute Adi Candra Utama mengatakan masih menunggu informasi resmi tentang jadwal peradilan banding bagi Rita Krisdianti, tenaga kerja wanita yang divonis hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Penang, Malaysia karena kasus narkotika.

"Sesuai dengan informasi dari pengacara kami di Malaysia, (pengadilan) banding akan digelar enam bulan setelah diajukan," kata Adi saat dihubungi Tempo, Kamis, 8 September 2016.

Memori banding vonis hukuman mati bagi tenaga kerja wanita asal Ponorogo, Jawa Timur itu diajukan pada 1 Juni 2016. Berdasarkan informasi dari pengacara, Adi memperkirakan banding dilaksanakan pada Desember 2016.

Migrant Institute mendukung lembaga terkait dari pemerintah mencari data dan fakta baru yang dapat meringankan hukuman bagi TKW asal Desa Gabel, Kecamatan Kauman, Ponorogo ini. "Kami memberikan dukungan tim kerja dari Kementerian Luar Negeri. BNN (Badan Narkotika Nasional) sedang berupaya mencari novum," ujar Adi.

Selain pendampingan di bidang hukum, ia melanjutkan, Migrant Institute memberi pendampingan psikologis bagi Rita dan keluarganya di Ponorogo. Sukarelawan dari organisasi itu intensif berkomunikasi dengan ibu dan ayah Rita di Desa Gabel, Kecamatan Kauman, Ponorogo.

"Mereka kami dukung untuk mendekatkan diri pada Tuhan agar diberikan jalan terbaik bagi Rita," tutur Adi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Volunteer Migrant Institute di Ponorogo, Sulistyaningsih, mengatakan kondisi psikologis keluarga Rita kian membaik. Mereka optimistis anaknya bakal dibebaskan dari hukuman mati karena upaya yang dijalankan pemerintah. "(Sampai sekarang) belum ada perkembangan kasus. (Keluarga) juga menunggu jadwal sidang banding," tutur Sulis.

Rita divonis hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Penang karena tertangkap sedang menyelundupkan narkoba sabu-sabu seberat 4 kilogram ke Malaysia pada 2013. Rita adalah TKI asal Ponorogo, Jawa Timur.

Menurut kronologi yang diberikan lembaga swadaya masyarakat Migrant Care, kasus Rita menyerupai kasus Mary Jane, terpidana mati asal Filipina. Rita dijebak kawannya dengan diminta membawakan tas berisi pakaian ke Malaysia, yang ternyata berisi narkoba.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

3 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Ferienjob: Praktik Lancung TPPO Berkedok Magang hingga Guru Besar Menjadi Tersangka

Dengan iming-iming magang di Jerman, para pelaku melakukan TPPO dengan menjebak dalam program Ferienjob


TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

4 hari lalu

Tangkapan layar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. ANTARA/Prisca Triferna
TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

Kasus TPPO menyasar dunia pendidikan. Selain Ferienjob, kasus perdagangan orang sempat masuk ke sekolah (SMK) menggunakan modus lain.


Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

7 hari lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Migrant Care: PPLN Kuala Lumpur Tak Paham Aturan Pemilu, Hak Politik Ratusan Pekerja Migran Terabaikan

Migrant Care menyatakan PPLN Kuala Lumpur menunjukkan bobroknya penyelenggara pemilu dan tunduk pada keinginan parpol.


Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

18 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Banyak Data Tidak Sesuai, Migrant Care Minta KPU Buka DPT PSU di Kuala Lumpur

Migrant Care menemukan hanya segelintir pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hadir saat pencoblosan ulang di Kuala Lumpur Malaysia


PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

19 hari lalu

Suasana Tempat Pemungutan Suara (TPS) di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu, 11 Februari 2024. Warga Negara Indonesia di Malaysia secara bersamaan menyalurkan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) pada 11 Februari. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
PSU Kuala Lumpur Digelar Hari ini, Migrant Care Sebut Jumlah Pemilih Menciut

Migrant Care menyoroti berkurangnya jumlah pemilih dalam pemungutan suara ulang yang akan digelar di Kuala Lumpur.


Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

28 hari lalu

Staf Pengelolahan Data dan Publikasi Muhammad Santosa dan Direktur eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cerita Awal Mula Migrant Care Mencium Adanya Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

Migrant Care, mengungkap dugaan praktik jual beli surat suara pemilu di Malaysia. Surat suara pemilu itu dijual dari harga 25-50 Ringgit Malaysia


Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

31 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

Migrant Care mengungkap modus dugaan jual beli surat suara di Malaysia. Harga per satu surat suara dihargai sekitar Rp 90 ribu-120 ribu.


Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

32 hari lalu

Staf Pengelolahan Data dan Publikasi Muhammad Santos, Direktur eksekugif Migrant Care Wahyu Susilo, Peneliti Migrant Care Trisna Dwi Yuni, dab Staf Pengolahan Data dan Publikasi Reihan (kanan-kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Migrant Care Sebut Belum Terungkap Pengirim 1.900 Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mempertanyakan sistem pemungutan suara menggunakan metode pos.


Migrant Care Bilang Jual Beli Surat Suara di Malaysia Seharga Rp90-120 Ribu

32 hari lalu

Direktur eksekugif Migrant Care Wahyu Susilo (kanan) Peneliti Migrant Care Trisna Dwi Yuni (kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers kasus ribuan data ganda di DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam keteranganya, Tim Migrant Care menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama di DPT Johor Bahru Malaysia, dan meminta kepada Bawaslu untuk menindak tegas pada temuan tersebut. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Migrant Care Bilang Jual Beli Surat Suara di Malaysia Seharga Rp90-120 Ribu

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo membongkar modus jual beli suara di pemilihan umum atau Pemilu 2024 di Malaysia.


Ratusan Ribu Pemilih Disebut Bakal Tetap ke TPS Kuala Lumpur Meski Tak Masuk DPT

47 hari lalu

Seorang wanita memberikan surat suaranya saat pemilihan negara bagian di Selayang, Malaysia 12 Agustus 2023. REUTERS/Hasnoor Hussain
Ratusan Ribu Pemilih Disebut Bakal Tetap ke TPS Kuala Lumpur Meski Tak Masuk DPT

Warga Indonesia di Malaysia melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 pada hari ini, Ahad, 11 Februari 2024. Menurut perwakilan yayasan Migrant CARE Indonesia yang berada di negeri jiran, ada ratusan ribu orang yang akan tetap menyambangi Tempat Pemilihan Sementara (TPS) di ibu kota Malaysia itu meski tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).