Mahyudin: Negara Lain Sangat Mengagumi Pancasila

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemahaman tentang Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa sangat penting.

    Pemahaman tentang Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa sangat penting.

    INFO MPR - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melakukan sosialisasi Empat Pilar di Universitas Malahayati Lampung, Kamis, 8 September 2016. Acara yang digelar di gedung Graha Bintang Universitas Malahayati ini dhadiri rektor, civitas academica Universitas Malahayati, dan sekitar 500 lebih mahasiswa, serta pelajar SMA se-Lampung.

    Kepada para peserta, Mahyudin mengungkapkan, sosialisasi Empat Pilar yang sedang gencar diselenggarakan di berbagai daerah ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

    “Jadi sosialisasi ini adalah tugas MPR dalam menjalankan perintah undang-undang. Pemahaman tentang Pancasila dan nilai luhur bangsa sangat penting. Target sosialisasi adalah seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda penerus bangsa,” katanya.

    Menurut Mahyudin, sebenarnya bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila. “Negara lain saja sangat mengagumi Pancasila. Hal ini karena Pancasila mampu menyatukan rakyat yang berbeda-beda menjadi satu dalam NKRI,” tuturnya.

    “Jadi saya ingatkan kepada anak muda Indonesia, banggalah kepada nilai bangsa sendiri. Jangan terlalu mengangung-agungkan nilai-nilai bangsa lain. Pahami Pancasila, resapi dalam hati hingga timbul cinta, sehingga mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Mahyudin.

    Karena begitu pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai luhur Pancasila ini, menurut dia, pimpinan MPR sempat melakukan diskusi dengan pemerintah agar ikut secara masif mensosialisasikannya ke seluruh pelosok Indonesia. “Hal tersebut bukan hanya keinginan MPR semata, melainkan juga keinginan rakyat. Banyak guru di berbagai daerah berharap agar Pancasila masuk kurikulum pendidikan nasional,” kata Mahyudin. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.