Atur Perkara di Pengadilan, Nurhadi Diduga Minta Rp 3 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nurhadi Memenuhi Panggilan Penyidik KPK untuk Diperiksa, 24 Mei 2016. TEMPO/Maya Ayu

    Nurhadi Memenuhi Panggilan Penyidik KPK untuk Diperiksa, 24 Mei 2016. TEMPO/Maya Ayu

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi diduga pernah meminta uang sebesar Rp 3 miliar kepada Lippo Group untuk menangani perkara tanah di Tangerang. Informasi ini diungkapkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat membacakan dakwaan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

    "Dalam rangka pengurusan penolakan atas permohonan eksekusi lanjutan, atas arahan Nurhadi agar disediakan uang sebesar Rp 3 miliar," kata jaksa penuntut umum dari KPK Dzakiyul Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 7 September 2016.

    Perkara itu berawal dari putusan Raad van Justitie Nomor 232/1937 tertanggal 12 Juli 1940 atas tanah di Tangerang milik dari ahli waris Tan Hok Tjioe. Tanah itu kini dikuasai oleh PT Jakarta Baru Cosmopolita -anak perusahaan Lippo Group-dan telah dijadikan lapangan golf Gading Raya Serpong.

    Pada November 2014, ahli waris Tan Hok Tjioe melalui kuasa hukumnya, Supramono, mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memohon pelaksanaan eksekusi atas tanah Tangerang. Namun, surat itu tak digubris. Pada 16 Februari 2015, ahli waris mengirim surat lagi yang isinya sama dengan surat pertama, yaitu permohonan tindak lanjut eksekusi.

    PT Jakarta Baru mengetahui pengajuan permohonan eksekusi itu. Kemudian Komisaris Lippo Eddy Sindoro dan Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho mengutus legal Lippo Group Wresti Kristian Hesti untuk meminta bantuan kepada Edy Nasution agar menolak pengajuan itu.

    Pada Agustus 2015, Wresty menemui Edy di ruang kerjanya. Pada pertemuan itu Wresti meminta agar Edy mengurus pembatalan permohonan eksekusi atas tanah yang telah dikuasai PT Jakarta Baru itu. Namun, hingga beberapa waktu negosiasi Wresti tak membuahkan hasil.

    Akhirnya Wresti melapor kepada Eddy Sindoro dan meminta untuk membuat memo kepada promotor, yaitu Nurhadi, agar membantu mengurus perkara itu. Tak lama, Edy menghubungi Wresti dan menyampaikan untuk menyediakan dana Rp 3 miliar.

    Pada 13 Agustus 2015, Wresty menyampaikan permintaan Rp 3 miliar kepada Eddy dan Ervan melalui pesan BBM. "Pak, Pesan sdh disampaikan infor yang diterima ybs jumlahnya 3. Tp stlh saya info, ybs coba tekan ke 2, hasilnya spt itu Pak," kata Wresti kepada Eddy. Pesan selanjutnya, Wresti menyampaikan bahwa Edy ingin uang itu diserahkan dalam pecahan dolar Singapura.

    Eddy Sindoro hanya sanggup menyediakan Rp 1 miliar. Namun, Nurhadi-yang sering disebut Wu-melalui Edy, mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk event tenis seluruh Indonesia. Pada akhirnya, Edy menurunkan harga untuk mengurus permohonan eksekusi itu jadi Rp 2 miliar.

    "Pak, td kawan Pusat menelpon, angka tetep 2 sesuai yang disampaikan Wu kpd ybs," kata Wresti. "Dan kemarin dia bilang, tetap dgn jumlah itu yang dia minta itu sbgmana sudah disetujui Wu."

    Akhirnya Eddy Sindoro hanya menyanggupi memberikan uang Rp 1,5 miliar. Angka ini pun disetujui Edy Nasution. "Pak, kawan di Pusat baru saja telp sya, ybs akhirnya terima penawaran dr Bpk utk jmlh 1,5. Kpn siap, sya akan koordinasi dgn Das utk kirim. Fyi, beliau minta dlm bnetuk SGD," ujar Wresti kepada Eddy.

    Pada 7 Oktober 2015. Edy menelepon Wresty untuk menanyakan penyerahan uang yang telah disepakati untuk pengurusan penolakan eksekusi. Wresti kemudian menghubungi Eddy Sindoro untuk menanyakan kapan uangnya siap.

    Eddy Sindoro mengatakan uang Rp 1,5 miliar untuk pengurusan penolakan eksekusi itu akan diambil dari salah satu anak perusahaannya, yaitu PT Paramount Enterprise Internasional. Eddy lalu meminta Wresti menghubungi Ervan. Setelah uang tersedia, Wresti menghubungi Doddy Aryanto Supeno untuk mengambil uang dari Ervan.

    Pada 26 Oktober 2015, Doddy bertemu Ervan di PT Paramount dan menerima titipan uang untuk diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya, Doddy menemui Edy Nasution di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, ditemani sopirnya, Darmadji. Di sana, Doddy menyerahkan uang Rp 1,5 miliar dalam pecahan dolar Singapura yang dibungkus amplop besar ukuran folio warna cokelat.

    Pada 5 November 2015, surat jawaban dari PN Jakarta Pusat atas permohonan eksekusi putusan Raad Van Justitie terbit. Surat itu sudah ditandatangi Ketua PN Jakarta Pusat, namun belum ada tanggalnya. Point terakhir pada surat itu menyatakan bahwa objek eksekusi yang diduduki PT Jakarta Baru belum dapat dieksekusi.

    Pada 9 November 2015, Wresti kembali meminta terdakwa merevisi pointer terakhir surat jawaban eksekusi. Ia meminta supaya kalimat "belum dapat dieksekusi diubah menjadi "tidak dapat dieksekusi".

    Pada 10 November 2015, Wresti meminta Edy untuk tidak mengirim surat jawaban dari PN Jakarta Pusat terkait permohonan eksekusi lanjutan kepada Supramono. Wresti mengatakan pihaknya akan berkonsultasi lebih dulu dengan Nurhadi. "Pak, jangan dikirim dulu ya Pak. Karena surat besok mau dibawa ke Pak Nur dulu ya, Pak ya," kata Wresti saat menelepon Edy. "Iya oke," ujar Edy.

    Pada hari yang sama, Wresti meminta Ervan untuk menyampaikan kepada Eddy Sindoro agar meminta bantuan Nurhadi yang disebut Pak End. "...surat itu belum kemana2 dan sya mau paksa minta revisi jelas tdk enak krn takut beliau tersinggung..., saran sya begini saja Pak, bsk kan Pak Edy ketemu pak End, mungkin kita minta bantuan pak End supy yg dipusat revisi srt itu, bagaimana mnrt bapak?" kata Wresti melalui BBM.

    Pada akhirnya surat nomor 10.U1/13076/065.1987.Eks/HT.02.XI.2015.03 tentang permohonan eksekusi lanjutan yang diminta direvisi oleh Lippo Group itu tak pernah dikirim kepada pihak lawan. Supramono berkali-kali menemui terdakwa untuk menanyakan tindak lanjut eksekusi. Namun, terdakwa menyampaikan eksekusi lanjutan atas tanah sesuai putusan Raad Van Justitie tanggal 12 Juli 1940 itu belum ada penyelesaiannya.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.