Megawati Lebih Suka Bikin Sekolah Partai daripada StasiunTV

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membuka Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Gelombang II di Kinasih Resort Depok, Cilangkap, Depok, Jawa Barat, 6 September 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membuka Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Gelombang II di Kinasih Resort Depok, Cilangkap, Depok, Jawa Barat, 6 September 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Depok - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kadernya agar bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk rakyat, kata Mega, untuk menandingi partai lain yang memiliki media massa sebagai sarana kampanyenya.

    Mega juga meminta kepada kadernya agar tidak berpesta bila berhasil menjadi kepala daerah. "Langsung kerja, tidak usah pesta," katanya saat berpidato di hadapan peserta sekolah calon kepala daerah di Wisma Kinasih, Cimanggis, Depok, Selasa, 6 September 2016.

    Menurut Mega saat ini rakyat makin pintar dalam memilih partai politik yang akan didukungnya. Oleh karena itu, para kepala daerah dari PDIP dituntut mengerti keinginan rakyat bila terpilih.

    Presiden Republik Indonesia kelima ini menuturkan biaya untuk memiliki stasiun televisi sangat besar. Karena itu, dia lebih memilih untuk menyelenggarakan sekolah partai. "Daripada buat TV, mending gotong-royong saya buat sekolah partai," ujarnya.

    Mega membandingkan tingkat elektabilitas beberapa partai yang memiliki media massa dengan PDIP. "Naik enggak? He-he-he, silakan cek sendiri survei terbaru," tutur Mega.

    Mega juga meminta para kader yang mengikuti sekolah calon kepala daerah agar mempelajari bagaimana cara meningkatkan pendapatan daerah. "Pelajari, potensi apa yang bisa diambil," ucapnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.