Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah Kritik Pedas Megawati Kepada Ahok

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membuka Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Gelombang II di Kinasih Resort Depok, Cilangkap, Depok, Jawa Barat, 6 September 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membuka Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Gelombang II di Kinasih Resort Depok, Cilangkap, Depok, Jawa Barat, 6 September 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Depok -  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung soal mahar politik saat berpidato di hadapan peserta sekolah calon kepala daerah. Mega menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang pernah menyebut-nyebut soal mahar bila maju lewat jalur politik.

Mega menolak partainya disebut suka meminta mahar kepada calon kepala daerah. "Apa pernah saya meminta uang dari kalian?" katanya di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 6 September 2016.

Mega bahkan mengatakan dirinya tidak segan memecat pengurus partainya bila terbukti meminta uang kepada calon kepala daerah. Jika ada uang yang diminta, dia
menjelaskan, hal tersebut untuk memfasilitasi saksi-saksi yang nanti mengawasi di tempat-tempat pemungutan suara.

Keluhan soal mahar politik di Partai PDIP sebelumnya pernah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pernyataan Ahok yang sangat anti partai karena sering dimintai mahar, kata Mega, menyakiti hatinya.  "Pak Ahok, ngomong  jangan begitu, dong," ucap Mega, masih dalam kata sambutannya.

Baca Juga: Soal Mahar, Megawati Tegur Ahok di Depan Kader PDIP

Mega meminta Ahok menyampaikan pula bahwa PDIP setengah mati saat mendukung dirinya dengan Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur DKI 2012. "Ngomong juga dong saya (Ahok) dibayarin, setengah mati lho, 16 ribu saksi," tuturnya.

Maret lalu, Ahok sempat menyebutkan enggan maju lewat partai karena ada mahar. Menurut Ahok, mahar alias uang terimakasih kepada partai karena telah diusung itu bisa mencapai Rp 100-200 miliar. Saat itu ia memutuskan maju dalam jalur independen. Belakangan, Ahok memilih diusung koalisi tiga partai yaitu Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar sekolah partai bagi calon kepala dan wakil kepala daerah. Sekolah Partai PDIP ditujukan untuk mempersiapkan calon-calon yang akan bertanding dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak 2017

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak Pula: Risma Ikut Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP, Untuk DKI-1?

Acara tersebut antara lain dihadiri  Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Banten Rano Karno dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Namun Ahok tak hadir di acara tersebut. "Sebagai gubernur, Pak Ahok sangat sibuk," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto.

Hasto berujar keberadaan Djarot yang merupakan wakil gubernur dianggap sudah mewakili Ahok. Tapi, kedatangan Djarot saat ini berstatus sebagai peserta. "Nanti, pak Djarot juga ada kapasitas sebagai pengajar, jadi ia akan sampaikan kebijakan pro rakyat," ujarnya.

Dalam sekolah partai ini, para pemateri seperti Tri Rismaharini dan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo diundang untuk memaparkan kebijakan-kebijakan pro rakyat yang telah dilakukan. Pada hari pertama, PDIP mengundang Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

AHMAD FAIZ


Baca juga: Heboh Soal Pizza: Inilah 3 Hal Aneh Sekaligus Merisaukan


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

16 jam lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

1 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Wacana Projo Menjelma Jadi Partai, Jokowi: Terserah Projo

Kongres ketiga Projo dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024. Di situ, Projo akan menghimpun aspirasi masyarakat untuk menentukan arah ke depan.


BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

2 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
BRIN Ungkap Indeks Pelembagaan Partai Politik: PKS Terlembaga Dibanding Parpol Lain

Tim riset partai politik (parpol) BRIN melaporkan hasil riset mengenai "Indeks Pelembagaan Partai Politik di Indonesia".


Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

3 hari lalu

Bendahara Projo, Panel Barus (Tengah) saat mengumumkan dukungan calon kepala daerah, di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, pada Jumat 9 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Projo Bakal Minta Masukan Jokowi dan Prabowo soal Jadi Parpol atau Tidak

Panel Barus mengatakan keputusan akan sikap Projo menjadi partai politik atau tidak bakal diputuskan berdasarkan aspirasi akar rumput.


Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

5 hari lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) usai menikmati sarapan di warung makan Soto Triwindu, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Jokowi soal Wacana Relawan Projo Menjadi Partai Politik

Jokowi menanggapi wacana kelompok relawan Projo untuk menjadi partai politik.


Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

6 hari lalu

Muhammad Said Didu. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W
Said Didu Sebut Banyak Pejabat BUMN Tidak Kompeten: Banyak Diisi Orang Titipan Partai

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyebut banyak pejabat BUMN tidak kompeten karena merupakan titipan partai politik.


Deolipa Yumara Somasi Pemerintah Kota Depok Minta Pemadam Kebakaran Dibenahi

9 hari lalu

Juru padam Sandi Butar Butar didampingi kuasa hukum Deolipa Yumara melaporkan dugaan korupsi Damkar Depok ke Kejari, Senin, 9 September 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Deolipa Yumara Somasi Pemerintah Kota Depok Minta Pemadam Kebakaran Dibenahi

Deolipa Yumara melayangkan somasi terbuka atas bobroknya sarana dan prasarana di Dinas Pemadam Kebakaran Depok dibenahi.


KPU Depok Akan Gelar Debat Perdana: Rencana Jadwal, Lokasi, dan Sistem ID Card

15 hari lalu

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat pengundian nomor urut yang digelar KPU di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Senin malam, 23 September 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
KPU Depok Akan Gelar Debat Perdana: Rencana Jadwal, Lokasi, dan Sistem ID Card

KPU Kota Depok bakal menggelar debat perdana yang kemungkinan besar pada 26 atau 27 Oktober 2024.


Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Gabung Partai Politik Setelah Pelantikan

17 hari lalu

Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih, bakal berlabuh ke partai setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Apa partai pilihan Gibran?
Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Gabung Partai Politik Setelah Pelantikan

Gibran Rakabuming, wapres terpilih, bakal berlabuh ke partai politik setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024


Presiden PKS Beberkan Penyebab Kota Depok Kerap Dirundung

20 hari lalu

Calon Gubernur Ahmad Syaikhu saat menyampaikan orasi politik dalam konsolidasi tim pemenangan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu, 12 Oktober 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Presiden PKS Beberkan Penyebab Kota Depok Kerap Dirundung

Ahmad Syaikhu mengatakan Depok kerap dirundung karena selama 20 tahun dipimpin oleh kader Partai Keadilan Sejahtera.