Rupanya PDIP Pernah Kirim Surat Dukung Ahok untuk...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristanto, membuka rapat kerja daerah (Rakerda) ke II PDI Perjuangan  Sulsel yang digelar di Hotel Karebosi Condotel Makassar, 2 Oktober 2015. Rakerda untuk mengkonsolidasikan kekuatan PDIP di 24 kabupaten/kota, yang ada di Sulsel dan membahas pemenangan 11 Pilkada di Sulsel. TEMPO/Fahmi Ali

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristanto, membuka rapat kerja daerah (Rakerda) ke II PDI Perjuangan Sulsel yang digelar di Hotel Karebosi Condotel Makassar, 2 Oktober 2015. Rakerda untuk mengkonsolidasikan kekuatan PDIP di 24 kabupaten/kota, yang ada di Sulsel dan membahas pemenangan 11 Pilkada di Sulsel. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Depok - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya mengeluarkan surat untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Surat tersebut dikirimkan dari DPP untuk ditujukan kepada DPD dan DPC PDIP se-DKI Jakarta.

    Tapi surat tersebut bukan dalam konteks untuk mendukung keduanya maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. "Surat tersebut kami keluarkan beberapa bulan yang lalu," kata Hasto di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 6 September 2016.

    Hasto menuturkan, dalam surat tersebut, PDIP mendukung Basuki-Djarot yang sedang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. "PDIP bertanggung jawab terhadap keberhasilan kepemimpinan ini," ujarnya.

    Dari fotokopi surat yang diterima wartawan, surat tersebut bernomor 1335/IN/DPP/III/2016 tertanggal 11 Maret 2016. Ada lima instruksi yang tertulis di dalamnya.

    Pertama, PDIP berkomitmen mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga akhir masa jabatannya.

    Kedua, menginstruksikan kader partai untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media yang dapat menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif.

    Ketiga, pencalonan gubernur merupakan domain DPP. Para kader dilarang membuat pergerakan yang dapat menyebabkan polarisasi di antara kader partai.

    Keempat, seluruh kader PDIP di DKI Jakarta diminta merapatkan barisan dan menjaga solidaritas. Kelima, kader yang tidak mengindahkan instruksi tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan AD/ART partai.

    AHMAD FAIZ

    Baca juga: Heboh Soal Pizza: Inilah 3 Hal Aneh Sekaligus Merisaukan

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.