Terbongkar, Obrolan Rahasia Pejabat Sriboga Soal Bahan Kedaluwarsa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cover Majalah TEMPO: Ada Apa dengan Pizza. dok.TEMPO

    Cover Majalah TEMPO: Ada Apa dengan Pizza. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Majalah Tempo dan BBC Indonesia menginvestigasi penggunaan bahan makanan kedaluwarsa di tiga restoran waralaba, yaitu Pizza Hut Indonesia, Pizza Hut Delivery (PHD), dan Marugame Udon. Hasil investigasi itu menemukan dokumen yang menguatkan penggunaan bahan makanan kedaluwarsa oleh ketiga waralaba.

    Dokumen tersebut berupa file surat elektronik yang berisi percakapan para petinggi Sriboga Food Group, satu divisi di bawah PT Sriboga Raturaya. Dua anak usaha Sriboga Raturaya, yaitu PT Sarimelati Kencana dan PT Sriboga Marugeme Indonesia, adalah yang menjalankan Pizza Hut Indonesia, PHD, dan Marugame Udon.

    Baca: Disebut Pakai Bahan Apkiran, Begini Sikap Bos Pizza Hut

    Lewat surat elektronik, para petinggi Sriboga Food Group itu membincangkan proses perpanjangan masa kedaluwarsa bahan makanan. Berikut ini isi percakapan mereka.

    6 November 2015, pukul 18.00

    Pegawai Bagian Quality Assurance (QA), Erlindawati, mengirim e-mail bersubyek "Extend Shelf Life Bonito/Fish Powder" kepada Siti Fatimah dan Evita Tri Handayani. Erlindawati mengatakan, berdasarkan hasil tes, bonito atau fish powder yang sudah kedaluwarsa pada September dan Oktober 2015 masih bisa diperpanjang selama tiga bulan.

    Baca: Investigasi Majalah Tempo "Ada Apa dengan Pizza?" edisi 5-11 September 2015

    Linda menjelaskan, kondisi produk tersebut masih baik, sehingga bagian QA tidak bakal memeriksa untuk bahan makanan yang kedaluwarsa setelah Oktober 2015. Linda meminta perpanjangan masa kedaluwarsa tersebut diinformasikan kepada semua outlet.

    9 November 2015, pukul 08.37

    Pegawai Bagian Pembelian, Evita Tri Handayani, mengirim e-mail ke semua outlet Marugame Udon yang berisi perpanjangan masa pakai bonito powder selama tiga bulan untuk produk yang sudah kedaluwarsa pada September dan Oktober 2015.

    4 April 2016, pukul 09.46

    Evita mengirimkan surat ke Asisten Manajer QA Diny Ferdiany dan Tintin Hartini. E-mail itu bersubyek "Sukiyaki Tare dan Tenpura Sauce Expired".  Evita melaporkan stok barang yang sudah kedaluwarsa per 17 Maret 2016 senilai Rp 596,385 juta. Evita menuturkan produk itu sudah dua kali diperpanjang masa kedaluwarsanya. Dan ia bertanya, apa masa kedaluwarsa produk tersebut bisa diperpanjang lagi.

    5 April 2016, pukul 13.32

    Asisten Manajer QA Diny Ferdiany membalas e-mail Evita. Diny mengatakan tidak akan menambah waktu kedaluwarsa tanpa rekomendasi produsen karena penambahan waktu berisiko dari segi keamanan produk. Diny juga meminta Evita mengajukan permintaan rekomendasi penambahan waktu kedaluwarsa dari produsen serta hasil analisis produk dari produsen.

    6 April 2016, pukul 14.49

    Evita membalas surat Diny. Evita menyatakan sudah meminta rekomendasi, tapi penyuplai tak bisa merekomendasikan perpanjangan masa pakai karena produk tersebut sudah pernah diperpanjang.

    11 April 2016, pukul 15.49

    Diny mengirim e-mail kepada Evita. Diny mengingatkan Evita, tanpa ada rekomendasi dari produsen atau penyuplai, risiko keamanan produk bakal meningkat. Diny juga menuturkan Bagian QA tak mau merekomendasikan penambahan waktu kedaluwarsa sukiyaki tare dan tempura sauce untuk ketiga kalinya.

    Baca Juga: TERKUAK: Inikah Modus Pizza Hut Perpanjang Masa Kedaluwarsa?

    Tempo dan BBC sudah berusaha menghubungi semua nama dalam e-mail tersebut. Namun surat, pesan lewat WhatsApp, dan panggilan telepon dari keduanya tak mereka respons. Akhirnya, Ike Wahyu Andayani menjawabnya lewat surat. Dalam surat jawabannya, Ike sebagai Head of QA/R&D Marugami Udon membantah pernah merekomendasikan perpanjangan masa pakai bahan makanan.

    Menurut Ike, semua bahan masakan selalu dites di laboratorium milik pihaknya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, tiga bulan sekali. “Kami tidak menoleransi penggunaan produk yang tidak layak,” ujarnya.

    TIM INVESTIGASI

    Baca juga: Heboh Soal Pizza: Inilah 3 Hal Aneh Sekaligus Merisaukan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.