Selidiki Makanan di Marugame Udon, Bareskrim Gandeng BPOM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Produk di Marugame Udon yang diberi penambahan label perpanjangan masa kedaluwarsa

    Produk di Marugame Udon yang diberi penambahan label perpanjangan masa kedaluwarsa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal  Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto membenarkan timnya menemukan bahan makanan kedaluwarsa di Restoran Marugame Udon Gandaria City. Ari Dono menanggapi  anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menanyakan keberadaan makanan kedaluwarsa beredar di masyarakat.

    Berkaca dari kasus vaksin palsu, Ari Dono berujar, pihaknya bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan mengusut kasus bahan makanan kedaluwarsa. "Ini kasus kami terima info dari salah satu mal," kata Ari Dono dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2016.

    Ari Dono menuturkan timnya menemukan beberapa bahan makanan yang diduga kedaluarsa. Di Magarume Udon, kata dia, ditemukan mi dan tepung ikan yang sudah kedaluarsa. Namun, bahan tersebut sudah digunakan.

    Setelah penemuan itu, timnya memeriksa salah satu gudang bahan makanan dan ditemukan beberapa kilo tepung ikan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa dan dilapisi label seolah-olah belum kedaluarsa. "Bahaya atau tidak, itu masih diproses di laboratorium forensik. Saat ini masih satu restoran saja," kata dia.

    Dalam investigasi Majalah Tempo edisi 2-9 September 2016, diberitakan restoran waralaba Pizza Hut dan Marugame Udon diduga menggunakan bahan makanan kedaluwarsa. Sebanyak 14 jenis bahan pangan usang ditengarai dipakai keduanya selama lebih dari tiga tahun sampai April lalu. Tempo dan BBC Indonesia mendapatkan sejumlah bukti pemakaian bahan usang itu.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.