TEMPO.CO, Padang - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritisi partai politik yang cenderung pragmatis. Menurut dia, sikap tersebut membuat sistem di parpol tidak demokratis. "Inilah yang menjadi masalah dewasa ini," kata Kalla saat membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ketiga di Universitas Andalas, Sumatera Barat, Senin, 5 September 2016.
Menurut Kalla, sikap pragmatisme ini disebabkan oleh adanya biaya politik yang terlalu tinggi dalam sistem demokrasi. Soal biaya politik tinggi ini juga dialami negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan India.
Contoh pragmatisme politik yang dilakukan parpol adalah pencalonan kepala daerah. Yang terjadi saat ini, ucap dia, parpol menjadi rebutan bakal calon untuk mendapat rekomendasi. "Akibatnya adalah bukan lagi mendorong kader, tapi bagaimana orang memakai partai untuk mencalonkan, kembali pada pragmatisme," ujar Kalla.
Padahal, tutur Kalla, masalah pendanaan parpol bisa dilakukan tanpa mengambil sikap pragmatis. Dia menceritakan pengalamannya saat memimpin Partai Golongan Karya pada 2004-2009. "Saya berusaha bagaimana Partai Golkar dalam menjalankan demokrasi harus demokratis lebih dulu," kata Kalla.
Selain itu, persoalan yang menyulitkan partai adalah jajaran pengurus yang “gemuk”. Bahkan, ucap dia, ada parpol yang pengurusnya berjumlah 600 orang sehingga sulit untuk mengambil keputusan. Dia mencontohkan Golkar yang pernah memiliki 600 perngurus.
AMIRULLAH | ANDRI EL FARUQI
