Jusuf Kalla Buka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COPadang - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ketiga, yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kota Padang, Senin, 5 September 2016. Konferensi yang berlangsung hingga 8 September 2016 itu mengkaji sistem partai politik di Indonesia. "Partai politik merupakan fondasi dalam demokrasi," ujarnya.

    Menurut Wakil Presiden yang lebih dikenal dengan sebutan JK itu, partai politik harus lebih dulu memperlihatkan sikap demokratis. Sebab, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi agar negara lebih demokratis.

    Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan konferensi ketiga ini mengkaji reformasi sistem partai politik di Indonesia. Partai politik memiliki peran strategis dalam mengisi berbagai jabatan politik di negeri ini.

    "Posisi parpol dalam konstitusi sangat strategis. Namun, belakangan, muncul kritik dan pandangan negatif terhadap partai. Ini tak bisa kita abaikan," kata Saldi saat pembukaan di Convention Hall Universitas Andalas.

    Saldi menjelaskan, ada beberapa poin kajian reformasi partai politik yang akan dibahas secara mendalam. Misalnya, bagaimana desain reformasi internal partai, yang saat ini masih banyak bermasalah. Proses pengisian struktural yang tak demokratis.

    "Kami juga akan bahas bagaimana menyelesaikan sengketa internal parpol yang saat ini menjadi isu sentral partai. Juga bagaimana keuangan parpol," ucapnya. 

    Saldi mengatakan hasil konferensi akan diformulasikan dalam bentuk naskah akademik agar bisa digunakan dalam revisi Undang-Undang Partai Politik. Hasilnya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, partai politik, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Konferensi tersebut dihadiri berbagai kalangan, seperti akademikus, pemerintah, aktivis, pengamat politik, pengamat hukum, dan masyarakat. Mereka akan memberi masukan terhadap desain terbaik bagi demokrasi internal partai politik.

    Masalah lain yang dibahas para peserta adalah desentralisasi partai politik. Kata Saldi, masih banyak partai menggunakan sistem sentralistik.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.