Bupati Banyuasin Bersama Tersangka Lain Tiba di KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Enam mobil tiba berurutan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sejak pukul 22.15 WIB. Mobil itu membawa hasil operasi tangkap tangan (OTT). Satu di antara mereka adalah Bupati Banyuasin Yan Anton.

    Beberapa penyidik satu per satu membawa mereka keluar dari gedung KPK. Suasana terlihat ricuh saat awak media berusaha mengambil gambar. Tak satu pun kata keluar dari mulut mereka, yang hanya tertunduk dan terus berjalan mengikuti penyidik yang menggelandangnya masuk ke gedung.

    Hari ini KPK melakukan operasi tangkap tangan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam operasi itu, penyidik mencokok Yan bersama tiga orang lain. Mereka adalah Kepala Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Banyuasin Bustami, Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, dan, menurut kabar, seorang kontraktor yang turut serta.

    Namun, dalam OTT hari ini, ada enam mobil yang datang bergiliran memasuki halaman gedung KPK. Terakhir, sebuah mobil Kijang Innova berwarna abu-abu terus melaju menuju gedung parkir samping KPK. 

    Berdasarkan pantauan Tempo, di dalam mobil itu ada seorang perempuan berbaju putih dan mengenakan jilbab berwarna biru bermotif yang tertunduk. Namun, hingga memasuki garasi dan pintu garasi ditutup, belum dipastikan apakah ia juga terlibat dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK hari ini.

    Dari informasi yang diterima Tempo, Yan diduga menerima suap Rp 1 miliar. Uang itu diduga diberikan pengusaha untuk menyuap Yan terkait dengan alokasi dana pendidikan sebesar Rp 21 miliar. Saat operasi, penyidik dikabarkan membawa uang Rp 300 juta.

    Pihak KPK sendiri hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut perihal penangkapan tersebut.

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.