Jadi Calon Kepala BIN, Ini Saran DPR untuk Budi Gunawan  

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan, apabila Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, ia dituntut meninggalkan pendekatan intelijen kepolisian. Sebab, hal itu berbeda dengan pendekatan intelijen negara. "Pak BG harus cepat belajar," katanya di Menteng, Jakarta, Sabtu, 3 September 2016.

Meutya berujar pendekatan intelijen kepolisian lebih berfungsi untuk membuktikan suatu peristiwa. Sedangkan intelijen negara lebih kepada mencegah terjadinya kejahatan.

Baca: Jika Direstui DPR, Jokowi Lantik Budi Gunawan Seusai KTT G-20

Selain itu, kata Politikus Partai Golkar ini, Budi, yang berlatar belakang kepolisian, harus merangkul semua kalangan, baik dari militer maupun elemen sipil. "Analis saat ini tidak boleh sampai (menjabat) eselon satu. Ke depan, kami berharap ada karena tantangan zaman yang berbeda," ucapnya.

Hal itu penting karena nantinya gaya pendekatan militer tetap diperlukan, hanya gaya perangnya yang berbeda. "Berganti menjadi perang teknologi cyber. Tanda ini yang harus dibaca Pak BG untuk menjalankan tugas," tuturnya.

Baca: Budi Gunawan Jadi Kepala BIN, Peneliti UGM: Jokowi Cari Aman

Selain itu, BIN harus menghidupkan koordinasi di antara lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi intelijen. "Intelijen di Bais (Badan Intelijen Strategis), di kepolisian, dan kejaksaan harus satu atap, sehingga kita memiliki data intelijen yang sempurna," katanya.

Fungsi koordinasi ini, menurut Meutya, akan menutup polemik yang berkembang ihwal kepantasan polisi memimpin BIN. "Nanti yang memiliki keahlian di tentara, ya, koordinasi dengan Bais," ujarnya.

Baca: Soal Wakapolri, Polri Tunggu BG Dilantik sebagai Kepala BIN

Budi, yang saat ini menjabat Wakil Kepala Kepolisian RI, diusulkan Presiden Joko Widodo menggantikan Sutiyoso sebagai pemimpin BIN. Surat pencalonan tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

AHMAD FAIZ

Baca Juga:
Rekonstruksi Pengeroyokan di Transjakarta, Ada 13 Adegan
LBH Desak Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Mantan Bos Podomoro