TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menilai Komisaris Jenderal Budi Gunawan layak menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Sutiyoso.
"Saya sudah mendengar surat (penetapan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN) dari Istana sudah dikirim ke DPR," katanya setelah melakukan rapat koordinasi dengan kepala kepolisian resor se-Jawa Timur di Gedung Rupatama, Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, Jumat, 2 September 2016.
Menurut dia, Polri mendukung usulan Presiden Joko Widodo tentang Kepala BIN. Alasannya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini Wakapolri dianggap sebagai figur yang tepat menjadi Kepala BIN. "Beliau mampu dan berpengalaman di bidang intelijen," ujarnya.
Dia menuturkan, Budi Gunawan dua kali jadi Kapolda dan berpengalaman jadi Wakapolri. "Beliau cukup lama di operasional, beliau juga cukup lama di pendidikan, karena itu saya yakin beliau mampu," katanya.
Itu sebabnya, kata mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu, Polri siap bekerja sama dengan Budi Gunawan jika nanti sudah resmi menjabat Kepala BIN.
Ihwal pengganti Budi Gunawan sebagai Wakapolri, Tito mengatakan hal itu akan dilakukan bila Budi sudah resmi dilantik Presiden untuk mengomandani BIN. "Nantilah, yang jelas pengganti Wakapolri itu harus ada," ujar Tito, yang juga mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror itu.
Sedangkan, soal pengakuan Freddy Budiman yang menyebut aliran dana kepada tiga penegak hukum, Kapolri mengatakan dugaan aliran dana itu tetap diselidiki tim investigasi. Dia mengaku sedang menunggu tim independen yang dipimpin Irwasum dan tim eksternal yang ada tiga, yakni Effendy Ghozali, Hendardi, dan Poengki Indarti dari Kompolmas.
Menurut dia, sasaran tim adalah apakah memang ada pejabat Polri yang diduga menerima Rp 90 miliar. "Kalau ada ya diproses, tapi kalau enggak ada ya diumumkan," ujarnya.
Kapolri berada di Surabaya selama dua hari, yakni 1 dan 2 September 2016. Pada 1 September, Kapolri menandatangani naskah kerja sama Polri dengan PBNU untuk mencegah konflik sosial di Mapolda Jawa Timur dan meresmikan serangkaian inovasi layanan publik di jajaran Polda Jawa Timur. Lalu Kapolri bertemu kapolres se-Jawa Timur pada 2 September.
ANTARA
